IBC, JAKARTA – Hiruk pikuk siapa yang akan mengisi jabatan Menteri pada Kabinet baru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hampir setiap hari menghiasi lini media massa.

“Banyak sekali tokoh tokoh yang diusulkan untuk bisa duduk di dalam mengelola negara ini sebagai menteri mendampingi presiden jokowi, meskipun sebenarnya kita memahami secara bersama sama bahwa untuk menunjuk seorang menteri adalah hak mutlak “Prerogratif” Presiden, siapa siapa sosok yang akan menjadi kepanjangan tangan Presiden dalam bidang bidang kementrian tersebut.” kata Sekretaris Jenderal Presidium Nasional Perhimpunan Pancasila Edi Susilo melalui siaran persnya yang diterima Redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Namun meski demikian, Edi meyakini Presiden Jokowi mau mempertimbangkan masukan dari warga bangsa dalam memilih dan menunjuk menterinya.

“Kami yakin Presiden Jokowi mau mempertimbangkan masukan masukan dari warga bangsa.” jelasnya.

Mantan Sekjen Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokratis (LMND) tahun 2011 ini menyampaikan bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bulan lalu tepatnya pada acara Halal Bi Halal Mabes TNI di GOR Ahmad Yani Mabes Cilangkap Jakarta Timur menyatakan menurut data Kementrian Pertahanan bahwa jumlah kelompok masyarakat atau orang yang akan mengganti Idiologi Pancasila dengan paham lain sangat tinggi.

“Bahkan menteri pertahanan menyatakan bahwa di dalam tubuh TNI sendiri ada 3 persen dari jumlah seluruh TNI yang ada di Indonesia 975.750 personil TNI (aktif dan cadangan) tidak sepakat pancasila artinya kalau 3 persen jumlahnya maka ada sekitar kurang lebih 29 ribu lebih personil TNI yang terpapar idiologi diluar pancasila. Dan ini tidak bisa dianggap remeh sebab jumlah sebesar itu memegang senjata.” papar Edi mengutip kata Menhan Ryamizard Ryacudu.

Dalam kesempatan tersebut, masih kata Edi Menhan juga memaparkan bahwa sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara khilafah bukan negara pancasila, selanjutnya 23,3 persen pelajar SMA sepakat untuk tidak percaya negara pancasila. 18,1 persen pegawai swasta juga tidak setuju dengan idiologi pancasila dan parahnya 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan pancasila dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak sepakat pancasila.

“Ini sungguh hal yang memprihatinkan.” katanya lagi.

Dirinya menegaskan pendidikan adalah hal paling pokok dalam pembangunan suatu bangsa, baik buruknya sebuah bangsa terletak pada sistem pengajaran di dalam bangsa tersebut.

“Sebab pendidikanlah yang meletakkan dasar dasar berpikir bagi setiap warga bangsa. Melihat fakta yang di ungkapkan dari data kementrian pertahanan tersebut diatas maka menurut hemat kami Presiden Joko Widodo harus menyeleksi betul calon menterinya yang akan duduk di dalam Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa di bayangkan 23,3 persen pelajar SMA yang tidak sepakat dengan idiologi bangsa yaitu Pancasila. kelak dalam 5 atau 10 tahun kedepan merekalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan republik ini.” tegas Edi.

Menurut Edi suatu keharusan Presiden Jokowi menunjuk menteri yang punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

“Menunjuk sosok menteri yang punya komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan adalah suatu keharusan yang harus dijadikan landasan oleh Presiden Joko Widodo untuk di tempatkan di Kementrian Pendidikan.” ungkapnya dengan tegas.

Sekali lagi Edi menegaskan Bung Karno pernah berpesan pada pertemuan Gerakan Pembela Pancasila pada 17 juni 1954 bahwa “Aku minta kepadamu sekalian. Untuk betul-betul menganjurkan hal pancasila ini kepada segenap rakyat agar supaya selamatlah negara kita ini”, mendengar apa yang disampaikan Bung Karno pada ceramah tersebut mengingatkan supaya bangsa ini selamat kita harus berpegang teguh terhadap Pancasila.

“Kita tahu bahwa selama dua dekade ini bangsa kita terjadi blank generation. Generasi yang tak mengenal jadi diri bangsanya. Artinya kedepan dalam menunjuk menteri yang akan ditempatkan di Kementrian Pendidikan, Presiden harus mempunyai kriteria bahwa menteri tersebut mau dan mampu menerapkan nilai nilai pancasila untuk di laksanakan dalam setiap jenjang pengajaran di Indonesia.” tegasnya lagi.

Berdasar uraian tersebut diatas maka, Edi mengatakan kami Presidium Nasional Perhimpunan Pancasila meminta kepada Presiden Jokowi untuk menunjuk siapapun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Harus memiliki kriteria.

“Pertama, mau dan mampu menerapkan Pancasila di setiap jenjang pendidikan di Indonesia dan, kedua, memiliki komitmen kebangsaaan yang kuat.” pungkasnya tegas.

Penulis : Hadi

Editor : YES