Menjadi Referensi Mendunia

Dinilai Korporasi Banyak Berkonflik, JMGR Minta KLHK Review Izin PT Musim Mas

IBC, PELALAWAN – Persoalan hukum yang dialami dua orang warga Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan provinsi Riau memantik reaksi publik.

PT Musim Mas melalui Humasnya pada 11 Juni lalu melaporkan BY (50) dan AR (50) ke Polres Pelalawan dengan tuduhan Perambahan hutan yang berada di wilayah hutan konservasi yang berada diarea HGU Musimas.

Komunitas pemerhati lingkungan, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) melihat sengketa pihak perusahaan dengan warga lokal disebabkan tidak tegasnya penetapan batas konsesi dan HGU.

“Tidak dilakukannya penetapan batas konsesi dan HGU perkebunan sawit yang sesuai dengan regulasi menjadi penyebab ketidaktahuan warga masyarakat, hal ini berimplikasi pada konflik sosial dan tenurial serta konflik kepentingan antara masyarakat dan pihak perusahaan.” kata Isnadi Sekjend JMGR kepada biro Indonesia berita melalui sambungan telepon, Sabtu (13/7/2019).

Isnadi mengungkapkan lalainya perusahaan dalam melakukan deliniasi mikro dan makro di areal konsesi dan HGU membuat kadang masyarakat terjebak.

“Lalainya perusahaan dalam melakukan deliniasi mikro dan makro di areal konsesi dan HGU membuat kadang masyarakat terjebak, masyarakat biasanya memanfaatkan kayu untuk kebutuhan hidupnya baik untuk perumahan, perahu dan kebutuhan pertanian maupun perternakan, mereka mencari hingga jauh ke dalam kawasan namun sebenarnya mereka tidak tahu apakah itu kawasan berizin atau konservasi, seharusnya perusahaan harus membuat papan informasi dan juga harus ikut serta dalam memberikan solusi akan kebutuhan kayu masyarakat, tidak boleh main tangkap dan lapor. Tidak mengayomi itu namanya.” ungkapnya.

Selanjutnya Isnadi memaparkan PT Musim Mas merupakan satu dari perusahaan swasta di Riau yang banyak menimbulkan konflik.

“Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu perusahaan ini kedapatan melakukan pengrusakan aliran sungai dan menanam sawit di bantaran sungai, kemudian melakukan penanaman diluar HGU, belum lagi ditambah dengan konflik tenurial dengan masyarakat, dan saat ini bermasalah soal areal konservasi. Sudah saatnya pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) dan Dirjen Perkebunan yang memiliki otoritas langsung untuk melakukan review perizinan.” imbuhnya.

Diakhir wawancara Isnadi menegaskan perusahaan yang melanggar harus diberikan sanksi.

“Perusahaan yang melanggar perlu diberikan sanksi baik administratif maupun pencabutan izin, tidak perlu ditoleransi. Masyarakat dan negara sudah banyak dirugikan oleh perusahaan.” tutupnya dengan tegas.

Menyikapi tanggapan tersebut, PT Musim Mas melalui Malinton selaku Humas perusahaan menolak jika pihaknya disebut-sebut sebagai perusahaan yang banyak menimbulkan konflik.

“Kami sangat setuju perusahaan yang tidak taat aturan untuk ditindak/sanksi. Akan tetapi kami tidak setuju apabila perusahaan PT. Musim Mas dikatakan banyak menimbulkan konflik. Sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip RSPO dan juga ISPO, tentu PT. Musim Mas punya kewajiban untuk menjaga areal konservasi (HCV) yang berada dalam HGU PT. Musim Mas dari pengrusakan oleh pihak-pihak lain.” jelas Malinton melalui WhatsApp,Sabtu (13/07) sore.

Malinton menambahkan PT Musim Mas telah melakukan sosialisasi mengenai areal konservasi.

“PT. Musim Mas telah melakukan sosialisasi mengenai areal konservasi melalui kegiatan stakeholder consultation ke desa-desa sekitar perusahaan dan juga pemasangan plank-plank pengumuman di areal konservasi.” tambahnya.

Terakhir Malinton menegaskan masalah tata batas sudah jelas.

“Masalah tata batas, menurut kami sudah jelas. Hal ini dengan adanya patok-patok BPN yang sudah dipasang sebagai tanda batas HGU Perusahaan.” tutupnya.

Editor : YES

Komentar
Loading...