IBC, BANDA ACEH – Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah diminta untuk menunjukan Sekertaris Daerah (Sekda) defenitif, guna meningkatkan kinerja dan kepentingan Pemerintah Aceh kedepan.

“Ada banyak kepentingan mungkin di sana, sampai saat ini jabatan Sekda definitif Aceh masih kosong, apalagi keberadaan Sekda Aceh definitif dinilai sudah mendesak, terutama menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekda untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBA 2020.” kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Rambu Darat (LSM Radar) Aceh Heri Safrijal melalui rilisnya yang diterima Redaksi Indonesia Berita Biro Banda Aceh, Senin (15/7/2019) malam.

Menurut Heri kehadiran Sekda definitif dinilainya menjadi penting agar tidak terjadi keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, dan kebijakan di tingkat Provins. Ia menambahkan gubernur dapat mengusulkan 3 calon dan yang menetapkan Sekda definitif itu Presiden, jal ini diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2009.

“Masalah nantinya siapa yang akan dilantik itu tergantung pak gebernur sudah ada tiga nama yaitu, M Jafar yang saat ini menjabat asisten I, Taqwallah (Asisten II) dan Kamaruddin Andalah sebagai Asisten III dan semua ketiga itu adalah putra terbaik Aceh tentunyaa.” ungkapnya.

Heri berharap Sekda definitif yang dipilih merupakan orang yang mampu menjaga ritme pemerintahan Aceh.

“Apalagi tugas sekda definitif itu sangat strategis dan penting, sebab Sekda merupakan ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang selalu akan berhubungan dengan Banggar (Badan Anggaran) Dewan dalam pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2020 yang waktunya sudah dekat.” harapnya.

Selain itu, masih kata Heri Sekda juga masuk dalam tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang bertugas menerbitkan surat keputusan (SK).

“Saat ini, apabila ada pejabat eselon III maupun IV yang akan diganti karena meninggal dunia, sakit berkepanjangan atau pensiun, Plt Sekda tidak bisa menerbitkan SK karena itu wewenangnya sekda definitif. Kondisi ini bisa mengganggu kelancaran jalannya roda Pemerintahan Aceh.” katanya lagi.

Dirinya menjelaskan Plt Sekda memiliki kewenangan terbatas, tentu tak sama dengan Sekda definitif.

“Sekda definitif memiliki keleluasaan dalam mengatur gerak langkah pemerintahan.
oleh sebab itu,” jelas Heri.

Selanjutnya Heri mendesak Mendagri dan Sekneg untuk mengajukan SK Sekda Aceh definitif ke Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan SK penunjukan Sekda Aceh yang baru untuk secepatnya dilantik berhubung masa jabatan Plt Sekda untuk jangka waktu 3 bulan dan dapat diperpanjang sekali atau 3 bulan lagi.

“Helvizar (Plt Sekda Aceh – red) yang telah dperpanjang masa jabatannya selaku Plt Sekda akan berakhir masa jabatannya pada tgl 29 Juli 2019.” desaknya.

Di akhir rilisnya Heri menuturkan ketiga calon yang sudah dipilih semuanya putra terbaik Aceh.

“Silahkan Presiden bersama Plt Gubernur Aceh memilih salah satu nya yang tepat” tutupnya.

Penulis : Iqbal

Editor : YES