IBC, JAKARTA – Adanya sejumlah persoalan pengelolaan investasi yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK), memecut berbagai pihak ikut angkat bicara.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Rakyat Nasional-Jokowi (Kornas-Jokowi) A. Havid Permana kepada Indonesia Berita mengungkapkan temuan BPK tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari Direksi BPJS TK dan Dewan Pengawas Internal serta instansi berwenang lainnya seperti KPK.

Menyoal hal tersebut Dewan Pengawas (Dewas) Internal BPJS-TK, Poempida Hidayatulloh justru berharap agar BPK makin fokus mengaudit kinerja pengelolaan investasi Dana Jaminan Sosial di BPJS-TK.

“Besar harapan kami agar BPK untuk memfokuskan audit kinerja kepada pengelolaan investasi Dana Jaminan Sosial di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya melalui pesan singkat WhatsApp kepada Indonesia Berita di Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Menurut Poempida, pihaknya (Dewas -red) menilai praktek investasi di BPJS Ketenagakerjaan belum memenuhi kaidah keterbukaan alias transparansi sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

“Kami menilai praktek Investasi di BPJS Ketenagakerjaan belum memenuhi kaidah transparansi sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011. Tidak ada lembaga besar yang berintegritas melupakan basis transparansi yang dibutuhkan oleh stakeholders nya, dalam hal ini para peserta jaminan sosial ketenagakerjaan,” ungkap mantan politisi Partai Golkar itu.

Poempida juga berharap hasil audit BPK tersebut dapat menjadi basis keterbukaan yang wajib dimiliki BPJS-TK.

“Transparansi adalah tameng dari berbagai risiko terjadinya praktek mafia dalam pengelolaan investasi. Harapan kami dengan basis transparansi yang ada ini dapat tercipta suatu lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang lebih berintegritas,” pungkasnya.

Untuk diketahui, beberapa permasalahan yang ditemukan BPK dalam mengaudit BPJS-TK, pertama, investasi tanah yang belum dimanfaatkan, kedua, tingkat pengembalian investasi atas aset jaminan sosial dan aset BPJS Ketenagakerjaan masih di bawah tolak ukur, ketiga pendapatan sewa yang diperoleh dari pengelolaan property investasi gedung Graha Nagoya dengan sistem Master Lease kepada PT Bijak tidak memberikan hasil optimal, ke-empat BPK juga menemukan pelaksanaan kebijakan peningkatan biaya, sehingga BPJS TK berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar jika saham tersebut ter-delisting dari Bursa Efek.

Reporter: M.A. Safar

Editor: YES