IBC, LANGSA – Kepala Desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Tengku Munirwan ditangkap oleh aparat Kepolisian lantaran menjual bibit padi hasil temuannya sendiri pihak petani.

Munirwan ditahan oleh Polda Aceh setelah dilaporkan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Perkebunan Provinsi Aceh, A. Hanan dengan dalih penertiban peredaran benih tanpa label.

Kejadian ini membuat Ketua Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia (LPLHI) wilayah Kota langsa, Aceh Timur dan Aceh Tamiang Jamalul Iqbal angkat bicara. Menurutnya, ada kejanggalan dalam proses penangkapan kepala Desa dengan segudang prestasi tersebut.

“Dalam kasus yang menimpa Kepala Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam Aceh Utara, saya melihat ada kejanggalan yang dimainkan oleh pihak Dinas Pertanian Aceh. Ini terkesan syarat kepentingan,” kata Jamalul, Kamis (25/7/2019).

Menurutnya, apabila Dinas Pertanian dan Perkebuman Aceh menemukan bibit padi IF8 yang tidak memiliki legalitas dan sertifikasi seperti kasus yang menjerat Munirwan, pihak dinas dapat menempuh jalan lain.

Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk melaporkan Munirwan ke pihak berwajib. Foto: Ist

“Dinas pertanian mesti merubah sudut pandang dalam hal penemuan bibit padi yang dikembangkan oleh Kepala Desa Munirwan. Mereka bisa melakukan pedampingan agar bibit tersebut memiliki hak paten,” ujar Jamalul.

Ia juga mempertanyakan tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menunjang kemajuan sektor Pertanian Aceh. Ia menilai, penemuan Munarwi merupakan peluang bagi dinas untuk melakukan kolobrasi dalam pengembangan bibit padi unggulan ke depan.

“Dinas melalui unit-unit pelaksana bidang semestinya melakukan koordinasi terkait dengan penemuan Kepala Desa Munirwan. Ini malah menyuruh pihak kepolisian untuk ditangkap. Kalau belum memiliki legalitas untuk diperjual belikan, dinas harus berperan dalam membantu Kepala desa Munirwan untuk mendapatkan perizinan dan lebel produk yang dikembangkan. Bukan menjebloskan kepenjara,” kata Iqbal.

Iqbal menambahkan, kasus yang menimpa Kepala Desa Munirwan merupakan cerminan dari cara berpikir Kepala Dinas dalam mengambil kebijakan.

“Kalau seperti ini sistem kerja seorang Kadis Pertanian jangan harap Aceh maju. Ke depan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan inovasi-inovasi terbaru akan berpikir ulang. Masyarakat tidak mau ambil resiko apabila hasil karya berhasil, ujung-ujungnya di laporkan oleh pihak Dinas,” ketusnya.

Lebih jauh, Ketua LPLHI ini meminta kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk bersikap tegas terhadap oknum Kadis Pertanian Aceh.

“Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Harus mengevaluasi kinerja oknum Kadis Pertanian. Kalau memang tidak Sanggup bekerja demi kepentingan Aceh lebih baik dipecat saja,” pungkasnya.

Penulis : Suryadi

Editor :  MAS