IBC, GALELA – Pasca sidang putusan Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin 27 Mei 2019 lalu, dengan nomor perkara 63/Pdt.G/2018/PN.TOB terkait sengketa lahan antara Serikat Petani Galela (SPG) dan PT. Capitol Casagro (CSO).

Dalam sidang tersebut Ketua PN Tobelo Martha Maitimu membacakan putusan yang dimenangkan oleh PT. CSO.

Arif Biramasi selaku Ketua Serikat Petani Galela menegaskan bahwa SPG mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara atas putusan PN Tobelo tersebut, hal ini merupakan bagian dari upaya memperolehan atas lahan yang menjadi objek sengketa.

“SPG tetap akan menempuh jalur Hukum dalam proses sengketa tersebut, namun upaya banding di Pengadilan Tinggi merupakan upaya terkahir yang dilakukan oleh SPG. Apapun putusan Pengadilan Tinggi nantinya, pihak SPG tidak akan menempuh upaya hukum lainnya,” tutur Arif Kamis (1/8/2019) di kediamanya.

Selanjutnya Arif juga menceritakan konflik lahan ktersebut berawal sejak tahun 1991 saat PT. Global Agronusa Indonesa (GAI) beroperasi di Galela. Dalam perjanjiannya PT. GAI berkewajiban melakukan Land Clearing lahan seluas ± 2.000 Ha sebagai kompensasi lahan petani yang dikuasai oleh PT. GAI,

“Namun sampai saat ini lahan kompensasi tersebut tidak kunjung dipenuhi pada tahun 2014 Konflik tersebut berlanjut pada saat lahan dikuasi oleh PT. Bina Wira Lestari Mas (BWLM) selaku pemegang Hak Guna Usaha (HGU).’ ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam upayanya SPG telah menemui Gubernur Maluku Utara beserta Forkopimda yang pada kesimpulannya, SPG berharap kepada pemerintah daerah segera membantu masyarakat petani dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut.

“Kami juga berharap Pemprov Malut bisa secepatnya membantu penderitaan petani Galela,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan dirinya sangat mengapresiasi kinerja dari Polda Maluku Utara.

“Kami mengapresiasi pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara yang telah menjalankan tugas secara professional dan proporsional dalam upaya penyelesaian sengketa lahan tersebut.” tambah Arif.

Dirinya berharap upaya yang telah dilakukan oleh Polda Maluku Utara juga dapat diadopsi oleh stakeholder yang berada di Kabupaten Halmahera Utara.

“Semoga yang telah dilakukan oleh Polda Maluku Utara juga dapat diadopsi oleh stakeholder yang berada di Kabupaten Halmahera Utara.” harap Arif.

Penulis : RIF

Editor. : YES