IBC, KENDARI – Sektor Pertambangan di Sulawesi tenggara (Sultra) diperkirakan bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenaikan itu jika Pemerintah Provinsi melalui Perusahaan umum daerah (Perumda) yang akan mengelola ataupun memiliki saham di sektor tersebut.

Direktur Perumda Sultra, La Ode Suryono menuturkan bahwa, jika perumda memiliki saham ataupun mengelola pertambangan yang ada di Sultra, maka bisa dipastikan PAD daerah akan naik hingga 10 persen.

“Kita logis saja, jika dari semua perusahaan pertambangan yang ada di Sultra, pemerintah memiliki saham sekitar 10 persen, hal itu sudah sangat baik tentunya untuk dongkrak PAD daerah kita.” ungkap La Ode Suryono saat ditemui di Hotel Claro Kendari, Jumat (02/08/2019).

Mantan Ketua KPU Wakatobi ini menjelaskan, saat ini PAD Sultra baru mencapai 90 Miliar, kedepannya pertambangan akan menyumbang 900 Miliar untuk daerah.

Kendati demikian, Suryono mengakui semuanya tidak akan berjalan jika belum memiliki payung hukum yang telah ditetapkan.

“Jadi semua mengacu pada Permendagri, namun untuk di daerah akan dibuatkan pergubnya, namun sebelum itu hasil dari diskusi ini akan kami serahkan ke Gubernur, untuk selanjutnya Gubernur yang sampaikan ke Presiden,” ujar pria yang biasa disapa Jhon ini.

Dirut Perumda ini menegaskan ini langkah ini telah mendapatkan persetujuan dari KPK RI tekait perlunya keterlibatan Pemda secara langsung dalam pengelolaan pertambangan di daerah.

“Nah hal ini merupakan persetujuan KPK , jadi jikalau perusahaan tidak mau untuk bekerjasama maka konsekuensinya dua, pertama kita akan laporkan ke KPK atau kami tutup perusahaan itu.” tambahnya.

Sementara itu ditempat yang sama, hal senada diungkapakn Wakil Ketua DRPD Sultra, Nursalam Lada, pihaknya merespon baik langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi, dalam keterlibatan pengelolaan seluruh sumberdaya mineral yang ada Bumi Anoa ini.

“Iya tentu kita berharap seluruh aktivitas pertambangan bisa memberikan sumbangsih besar bagi pembangunan di Sultra, walaupun kita sadari yang selama ini masyarakat hanya mendapatkan dampak negatif dari aktivitas pertambangan itu.” kata Nursalam.

Politisi PDIP ini menegaskan, pihaknya akan bersedia jika Pemda membutuhkan DPR dalam perumusan Perda sebagai landasan hukumannya.

“Jadi, jika Pemda belum memiliki Perda, maka kami siap dalam merumuskan bersama Perda tersebut, masyakarat harus tau tidal akan ada pergub sebelum ada perda, karena pergub merupakan turuanan dari perda,” imbuhnya.

Lanjut Nursalam, dalam merumuskan perda tersebut, DPR akan melakuka studi banding ke beberpa daerah di Indonesia yang telah menerapkan Perda serupa, terkait keterlibatan Pemda dalam pengelolaan aset pertambangan.

“Kita bisa ambil contoh, seperti Provinsi Papua, mereka telah mendapat saham dari Freeport, Kalimantan Utara PAD nya itu sekitar 15 triliun dari aset pertambangan, namun semua itu harus mengacu pada Perda tentunya, semoga kita bisa terealisasikan secepatnya,”harapnya.

Editor : MAS