IBC, PEKANBARU – Selain dilaporkan ke Divisi Propam Mabes Polri dan Komnas HAM, Polres Sarolangon Provinsi Jambi juga dilaporkan oleh Law Firm Y&K Partner ke Kompolnas atas dugaan tindakan premanisme, tidak profesional serta terkesan tebang pilih dalam melakukan penertiban terhadap pelaku PETI.

Hal tersebut dibenarkan oleh Dedek Gunawan salah seorang Pengecara Law Firm Y&K Partner, saat dijumpai Indonesia Berita di ruang kerjanya yang berlokasikan Jl Kartama, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Sabtu (3/8/2019) lalu.

“Benar kita telah melaporkan pihak Polres Sarolangon ke Kompolnas menindak lanjuti kinerja dari pada pihak Polres Sarolangon yang terkesan Premanisme, tidak Profesional serta terkesan tebang pilih dalam melakukan penertiban terhadap pelaku PETI yang ada di Propinsi Jambi,” ungkapnya.

Dedek menjelaskan, dengan adanya laporan tersebut pihaknya berharap Kompolnas dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional.

Hal senada juga diungkapkan oleh rekanannya sesama pengacara di Law Firm Y&K Partner, Yudi Krismen US. Ia menyebut, bahwa alasan lain pihaknya melaporkan Polres Sarolangon ke Kompolnas adalah semata-mata untuk menjaga nama baik institusi Polri.

“Laporan kepada Kompolnas juga diharapkan agar Polres Sarolangon diduga tidak merusak kehormatan serta menyalah gunakan wewenangnya sebagai anggota Polri, serta demi menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti halnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tambah Yudi Krismen US.

Dengan adanya laporan tersebut Yudi menegaskan, pihaknya selaku tim kuasa hukum Kholil teleah mempercayakan seutuhnya kepada Kompolnas untuk memberikan sanksi dan atau tindakan disiplin kepada pihak Polres Sarolangon yang selama ini diduga tidak profesional, menggunakan cara-cara premanisme serta tebang pilih dalam melakukan penertiban PETI dikawasan Hukum Sarolangon Provinsi Jambi.

“Untuk mendapatkan kepastian hukum serta menegakkan peraturan perundang-undangan akan kinerja Polri,  kita akan terus lakukan laporan kepada instansi terkait lain hingga bahkan ke Presiden Republik Indonesia nantinya,” tutup Yudi Krismen US.

Penulis : Ismail

Editor : MAS