Oleh : Kapriyani, SP, SH

UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pada bagian kelima (hak dan kewajiban konsumen) pasal 29 ayat (1) huruf e disebutkan konsumen berhak mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan syarat yang diatuar dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Syarat yang diatur untuk ganti terhadap pemadaman listrik terdapat pada Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017. Yaitu terdapat pada pasal 6, namun terdapat pengecualian yang bisa membebaskan PLN dari kewajiban ganti rugi yang dituangkan pada pasal 7 peraturan menteri tersebut, yaitu diantaranya jika ganguan pemadaman bukan dikarenakan kesalahan PLN, hal ini yang wajib di perhatikan oleh para konsumen, karena melihat dalih yang disampaikan oleh pihak PLN saat ini yang menyatakan bahwa pristiwa pemadaman listrik secara masal pada tanggal 4 dan 5 Agustus lalu adalah akibat Pohon Sengon, sehingga kita wajib menduga PLN saat ini sedang membuat alasan untuk menghindar ganti rugi tersebut.

Untuk itu kita mendorong pemerintah membuat team khusus yang dapat melakkan infestigasi penyebab dan besarnya kerugian yang dialami konsumen akibat pristiwa pemanaman masal tersebut, dan team infestigasi tersebut harus dimasukan para pegiat konsumen didalamnya.

Kalau kerugian dan penyebabnya dilakukan investigasi dengan melibatkan unsur konsumen hal ini cukup objektif serta menjadi lah maju dalam perlindungan konsumen akibat pemadama listrik, apa lagi kita juga prihatin dengan adanya berita yang menyatakan terdapat korban jiwa atas peristiwa pemadaman listiik ini yaitu satu keluarga di Jakarta Utara.

Harus kita akui posisi konsumen saat ini masih sangat lemah terutama konsumen PLN, ini akibat dari syarat yang dibuat oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017, konsumen hanya mendapat ganti rugi tidak sampai 50% dari kerugiannnya. Dan juga tidak seimbang dengan PLN dapat memutuskan aliran listrik jika konsumen terlambat memenuhi kewajibannya.

Dari peristiwa ini sebenarnya banyak hal yang perlu di evaluasi terhadap kinerja PLN, terutama terhadap sertifikat Laik Oprasi (SLO), iniberdasarkan pantauan kita PLN atau rekanan PLN yang melakukan penilaian dan mengeluarkan Sertifikat Laik Oprasi, tidak perna meneliti instalasi itu sebenarnya dan diduga hanya jual kertas sertifikat saja kepada pelanggan baru yang akan menyambungkan listrik dan harganya cukup besar yaitu berkisar atara Rp 400 ribu sampai Rp. 900 ribu untuk pelangan perorangan.

Sehingga bagi masyarakat yang mengalami kejadian kebakaran akibat instalasi listrik dapat menggugat PLN dan rekanan PLN yang melakukan Pengujian sertifikat Laik Oprasi tersebut. Untuk kejadian kebakaran yang mengakibat korban jiwa kemarin jika kebakaran diakibatkan arus listrik karena konsliting instalasi, pihak yang mengeluarkan sertifikat Laik Oprasi tersebut dapat dituntun secara perdata maupun pidana.

Penulis adalah Advokat, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan –LPKL, mantan anggota Majelis BPSK ‘Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen’ Kota Tangerang Selatan)