IBC, TALAUD – Pemadaman listrik bergilir, tidak hanya terjadi di wilayah Jabodetabek saja, halnyang sama terjadi di Talaud, wilayah yang berada di ujung utara Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina ini.

Krisis listrik tidak hanya terjadi satu dua hari atau berminggu-minggu, melainkan sering terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Masalah ini pun langsung mendapat sorotan dari salah satu anggota DPRD Talaud, Godfried R. Timpua. Godfried meminta, Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk lebih menseriusi masalah tersebut.

Menurutnya, masalah listrik di Talaud harus menjadi perhatian Pemerintah. Karena persoalan ini sudah sering dikeluhkan oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaud tetapi kelihatannya belum ada respon yang sesuai dengan harapan masyarakat.

“Jangan dibiarkan persoalan ini seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab pihak PLN yang ada di daerah.” kata Timpua, Selasa (6/8/2019) malam kemarin, kepada Indonesia Berita saat ditemui dirumahnya.

Pria yang kerap disapa Ketua GT ini menjelaskan, selama ini pihak DPRD sudah berkali-kali memonitoring hal ini. Baik pemantauan lapangan, maupun di sentra pembangkitnya.

“Dan yang sering dikeluhkan adalah kondisi mesin yang rusak, lalu itu telah menjadi usulan oleh PT PLN (Persero) ULP Melonguane dan menjadi usulan yang berkepanjangan.” jelasnya.

Lebih jauh kata GT, setiap kali ditanya, setiap kali didesak oleh masyarakat, yaitu jawabannya adalah mereka telah berusaha. Bahkan mengajukan kepada pihak PLN baik di wilayah ataupun PLN Pusat, tapi sampai hari ini jawabannya selalu tidak.

“Tidak dalam pengertian pernah kelihatan ada mesin pembangkit yang datang. Dikira ini mesin baru, ternyata Kabupaten Talaud hanya mendapatkan mesin bekas dari wilayah lain,” tuturnya.

Oleh karena, lanjut GT, untuk mengatasi permasalahan listrik di Talaud dengan alasan mesin pembangkit rusak tetapi solusi yang dihadirkan oleh PLN, adalah menghadirkan mesin yang rusak juga.

“Tentu ini bukan jawaban!,” tegas GT

Ketua Dewan Kehormatan DPRD Talaud ini berharap dan mendesak Pemerintah harus serius memperhatikan masalah ini.

Mengingat Kabupaten Talaud adalah daerah perbatasan yang harus terjamin listriknya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang ada di Daerah terutama mengenai informasi-informasi perbatasan, yang terkendala oleh karena gangguan pemadaman listrik yang semakin tidak beraturan.

“Jadi, PLN untuk mensiasati ini melakukan pemadaman dengan memberitahu masyarakat. Tetapi kenyataannya, jadwal pemadaman yang diberikan kepada masyarakat itu meleset. Dapat disimpulkan bahwa, ini PLN (PLN di Talaud – red) bermasalah,”

Ia pun mempertanyakan, apakah ini masalah manajemen atau justru masalah yang lain. Oleh karena itu, Ia meminta pihak PLN wilayah Sulawesi Utara, Tengah & Gorontalo (Suluttenggo), dan meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk memberikan perhatian khusus mengenai hal ini.

“Karena itu atas nama rakyat, saya bermohon, kalau kepada pihak PLN kami mulai agak meragukan karena permohonan ini tidak pernah mendapatkan respon sesuai dengan harapan. Karena itu, tidaklah berlebihan kalau kami minta Bapak Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian khusus mengenai hal ini,” desaknya

Selanjutnya GT menilai, pemadaman listrik di Talaud akhir-akhir ini sudah tidak wajar. Karena kalau hal ini dibiarkan lama berlangsung, bisa mempengaruhi aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan oleh Negara.

“Supaya Talaud tidak lagi mengalami krisis listrik yang berkepanjangan, hal seperti ini jangan dibiarkan,” ucapnya

Terkait kinerja PLN yang dinilai lambat dalam mengatasi krisis listrik di Talaud menurutnya, hal itu bisa menyangkut kepada manajemen ataupun sumber daya yang ada.

“Kalau PLN atau Pemerintah menilai sumber daya yang ada di Talaud tidak cukup baik untuk mengelola, harap juga ini ditinjau. Jangan sampai justru terjadi atau ada kesan Talaud dibiarkan dalam urusan ini. Tidak ada perubahan apa-apa, setiap pergantian – pergantian, masalahnya sama,” keluh GT.

Gapura PLN Melonguane, berada di pintu masuk. Foto: Melky Zedeck/Indonesia Berita

Sambungnya, apakah masalah pada manajemen atau pada maintenance (peralatannya – red), dua-duanya ini kan pihak PLN yang tau. Sebetulnya rakyat itu taunya listrik itu terjamin. Kalau ada masalah di PLN, tentu ini menjadi wilayahnya atau domain PLN itu sendiri.

“Cobalah, kalau PLN Talaud dianggap kurang mampu untuk mengelola ini, ya ditinjau kembali atau kalau peralatannya kurang memadai, tolonglah di perhatikan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan,” harap Godfried.

Kata Godfried, kebutuhan listrik tentunya sangat diperlukan pihak Kepolisian, TNI, maupun Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Dalam mengelola Pemerintahan ini selalu melaporkan situasi dan kondisi di wilayah perbatasan. Bagaimana kalau hal ini justru tidak ditunjang oleh listrik yang cukup dan memadai,” ketusnya

Godfried menegaskan ini persoalan besar. Tidak sekedar mati karena mati lampu, mati listrik, atau mesin rusak. Karena sudah bertahun-tahun mesin rusak ini menjadi alasan klasik. Sehingga muncul asumsi, dugaan-dugaan masyarakat bahwa ini tidak wajar lagi.

“Tolonglah diperbaiki, tolonglah dilihat Talaud. Bila perlu, ya datanglah para pejabat PLN untuk melihat langsung supaya jangan seolah – olah tidak ada perhatian. Segera ini harus diperbaiki!,” tegasnya

Tak hanya itu, Ia juga mengkritik pihak PLN khususnya (ULP Melonguane) yang telah mengeluarkan jadwal pemadaman listrik namun tidak sesuai kondisi di lapangan.

“Berikanlah informasi yang pasti. Kalau jadwal pemadaman, padamkan sesuai jadwal agar masyarakat tidak terkecoh,” sindirnya

Selain itu, kepada masyarakat Talaud, Godfried menghimbau untuk tidak melakukan tindakan-tindakan sendiri, anarkis, atau bahkan merusak fasilitas-fasilitas umum akibat tindakan yang diambil oleh PLN tersebut.

“Karena bagaimana pun kita positif berpikir bahwa teman-teman kita di PLN itu sedang berusaha,” pesannya.

Editor : MAS