IBC, TERNATE – Polemik internal Partai Demokrat Maluku Utara (Malut) antara Ketua DPD Demokrat Malut, Hendrata Thes dan Ketua DPC Demokrat Kota Ternate H. Abdullah Tahir, telah usai.

Sebelumnya, polemik ini diawali pernyataan Hendrata Thes yang akan memberikan saknsi kepada H. Abdullah Tahir.

Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pernyataan pemberian sanksi kepada Wakil Walikota Ternate H. Abdullah Tahir bersifat prematur dan mendahului mekanisme yang berlaku di DPP Partai Demokrat.

“DPP Partai Demokrat itu ada Komisi Pengawas dan Majelis Tinggi yang berfungsi mengawasi dan menyidangkan terkait pelanggaran kode etik partai,” tegas Ferdinand Hutahean saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Ferdinand menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mendengar bahwa yang bersangkutan dipanggil oleh dewan kehormatan partai. “Kita belum bisa memastikan bahwa yang bersangkutan diberi sanksi karena prosesnya belum berjalan,” tuturnya.

Sementara terkait informasi yang berkembang di masyarakat maupun di internal Demokrat Malut yang dia terima, pihaknya mengaku telah mendapat klarifikasi lisan dari Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate Abdullah Tahir soal isu Game Ludo, dan mestinya hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.

“Kalau memang ada laporan dari bawah ke DPP itu mungkin kita tanggapi, itu pun akan diproses oleh lembaga berwenang. Yang jelas setahu saya nggak ada pemanggilan terhadap beliau. Jadi masalah sanksi itu nggak ada, nggak ada itu,” pungkasnya.

Lebih lanjut Ferdinand mengungkapkan, jika ada pelaporan maka akan dilakukan penyelidikan, tentunya diminta klarifikasi dari pihak terlapor maupun pelapor, dan itu akan diputuskan oleh lembaga berwenang apakah yang besangkutan melanggar etik atau tidak.

“Intinya apa yang disampaikan ketua DPD Malut Hendrata tidak berdasar dan mendahului keputusan resmi partai, karena keputusan itu ada di dewan kehormatan terkait sidang etik,” jelasnya.

Disamping itu, lebih jauh dia menegaskan, jika melihat dari elektabilitas Abdullah Tahir bisa saja terjadi persaingan dalam politik, pihaknya akan mendalami apakah ada motif-motif tertentu.

“Saya mau bilang, Pak Haji Abdulah Tahir adalah kader terbaik kami di Ternate yang juga sebagai incumbent Wakil Walikota yang berprestasi di pemerintahan dan keberhasilan memimpin partai, saat Pak AHY berkunjung ke Ternate kan yang mendampingi Pak Haji Abdullah, beliau memfasilitasi kegiatan kunjungan AHY, dan semua itu terkafer, loyalitas dan perhatian Pak Haji Abdullah sangat tinggi ini juga menjadi catatan penting begitu,” ungkapnya.

Dia juga memastikan bahwa Abdullah Tahir sangat layak sebagai walikota Ternate.

“Yang pasti partai Demokrat punya mekanisme penjaringan calon kepala daerah, dan haji Abdullah Tahir sangat mungkin dan layak diusung oleh partai demokrat sebagai calon walikota Ternate,” tutur Ferdinand menambahkan.

Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kota Ternate H. Abdullah Tahir, Jumat (10/8/2019) mengatakan, Demokrat Kota Ternate saat ini fokus koalisi dan konsolidasi pemenangan dalam Pilwako nanti, terkait polemik yang berkembang di internal Demokrat pihaknya menyerahkan ke DPP, sebab Demokrat punya mekanisme pengambilan keputusan.

“Kita mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku, Demokrat punya mekanisme dan itu ranahnya DPP, kita serahkan ke DPP,” kata Abdullah Tahir kepada wartawan.

Penulis: GM

Editor : YES