IBC, JAKARTA – Sebagai kementerian yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) memegang peranan yang sangat penting.

Sejak didirikan pada 28 Maret 1978 hingga saat ini, Kemenko Polhukam selalu dipimpin Menteri dengan latar belakang militer. Katakanlah seperti barisan para mantan Menko Polhukam, Jenderal Purn, Faisal Tandjung, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Tedjo Edi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hari Sabarno, Joko Suyanto, Widodo AS dan Agum Gumelar serta masih banyak sederet nama-nama mantan Menko Polhukam lainnya.

Fakta tersebut secara tidak sadar menciptakan hegemoni terhadap logika publik. Bahwa, nama kabinet boleh berubah, reshufle berkali-kali hingga pergantian rezim sekalipun, Menko Polhukam tetap dari garis militer.

Paradigma ini dibenarkan oleh mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, RJ Soehandoyo. Namun menurutnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tidak harus dari pensiunan Jenderal TNI-Polri, sebab kata Soehandoyo, dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum.

“Menurut hemat saya Menko Polhukam tidak harus dari pensiunan jenderal TNI atau Polri, yang penting sosoknya mumpuni dalam menangani persoalan negara,” ujar Soehandoyo, di Jakarta, (8/8/2019).

Lebih Soehandoyo menyebutkan, sudah saatnya jabatan tersebut diisi oleh pakar hukum, “sesuai dengan amanah UUD 1945, negara kita sebagai negara hukum, jadi sudah saatnya sekarang pembenahan secara hukum, artinya individu yang paham persoalan hukum,” tegas dia.

Apalagi sambung Seohandoyo, persoalan hukum di negara ini harus segera dibenahi, masalah hukum di Indonesia sudah kritis, jadi sosok itu cocok dijabat oleh Prof Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di era Presiden Jokowi.

Segudang pengalaman itu menurut Soehandoyo, Mahfud MD patut dipertimbangkan. “Saya kira pantas dan patut dipertimbangkan Mahfud MD menduduki posisi Menko Polhukam, sudah saatnya paradigma lama kita tinggalkan. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada presiden Jokowi, bahwa itu hak prerogatifnya,” tandas Soehandoyo yang dekat dengan wartawan ini.

Penulis: FA

Editor: MAS