IBC, JAKARTA – Sebagaimana diketahui bahwa sejarahnya sampai sekarang jabatan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan selalu diemban oleh sosok pensiunan jenderal tentara.

Katakanlah seperti barisan para mantan Menkopolhukam, seperti Jenderal Purn, Faisal Tandjung, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Tedjo Edi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hari Sabarno, Joko Suyanto, Widodo AS dan Agum Gumelar serta masih banyak sederet nama-nama mantan Menko Polhukam lainnya.

Hal itu menjadi salah satu dasar pemikiran Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, RJ Soehandoyo, menurutnya Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan tidak harus dari pensiunan Jenderal TNI-Polri, sebab kata Soehandoyo, dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1 Ayat 3, negara kita adalah negara hukum.

“Menurut hemat saya Menko Polhukam tidak harus dari pensiunan jenderal TNI atau Polri, yang penting sosoknya mumpuni dalam menangani persoalan negara,” ujar Soehandoyo, di Jakarta, (8/8/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan, paradigma yang terbangun Menko Polhukam harus seorang pensiunan jenderal, akan tetapi kata Soehandoyo, saatnya sekarang jabatan tersebut diisi oleh pakar hukum, “sesuai dengan amanah UUD 1945, negara kita sebagai negara hukum, jadi sudah saatnya sekarang pembenahan secara hukum, artinya individu yang paham persoalan hukum,” tegas dia.

Apalagi sambung Seohandoyo, persoalan hukum di negara ini harus segera dibehani, masalah hukum di Indonesia sudah kritis, jadi sosok itu cocok dijabat oleh Prof Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman, Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di era Presiden Jokowi.

Segudang pengalaman itu menurut Soehandoyo, Mahfud MD patut dipertimbangakan. “Saya kira pantas dan patut dipertimbangkan Mahfud MD menduduki posisi Menko Polhukam, sudah saatnya paradigma lama kita tinggalkan. Tapi ya kita kembalikan lagi kepada presiden Jokowi, bahwa itu hak prerogatifnya,” tandas Soehandoyo yang dekat dengan wartawan ini.

Penulis: FA

Editor: MAS