IBC, TALAUD – Ribuan massa yang tergabung dalam Aksi 22 656 Selasa Merah Putih yang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (13/8/2019) kemarin, mendesak Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk segera melantik Bupati dan Wakil Bupati terpilih paling lambat tanggal 15 Agustus 2019.

Desakan ini kembali disuarakan ribuan pendukung pasangan Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Moktar Arunde Parapaga (MAP), karena pada aksi sebelumnya tanggal 1 Agustus 2019 lalu, tidak juga mendapat jawaban dan respon dari Pemerintah terkait kepastian pelantikan E2L – MAP.

E2L – MAP sendiri telah terpilih secara demokrasi dan sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai pemenang dalam kontestasi Pilkada serentak 27 Juni 2018 lalu, dengan perolehan suara terbanyak, yakni 22.656 suara sah.

Maka dari itu, ribuan massa yang telah memilih pasangan no urut 1 tersebut, mempertanyakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Gubernur Sulut, mengapa sampai sekarang ini belum ada edaran mengenai jadwal pelantikan E2L – MAP, yang dinilai menunda-nunda dan memperlambat proses pelantikan.

“Kami meminta Mendagri dan Gubernur Sulut untuk segera melantik Bapak Elly dan Moktar sebagai Bupati dan Wakil Bupati Talaud sesuai jadwal yang ditentukan. Mengingat sudah di keluarkannya SK Mendagri no. 131.71 – 2750 Tahun 2019 dan 132.71 – 2751 Tahun 2019,” tegas Yahya Malensang, selaku koordinator dalam aksi tersebut.

Membawa poster, massa “Aksi 22 656 Selasa Merah Putih”, mendesak pelantikan E2L – MAP paling lambat 15 Agustus 2019. Foto: Melky Zedeck/Indonesia Berita

Kata Yahya, Pemerintah (dalam hal ini Mendagri dan Gubernur Sulut – red) wajib melantik kepala daerah sebagaimana amanat undang-undang dengan sesegera mungkin.

“Alasan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud yang terpilih pada Pilkada 2018 tidak objektif dikarenakan sudah sesuai dengan tahapan Pemilukada yang diamanatkan oleh undang-undang,” ketus Malensang

Menurut Renalto Tumarah, penundaan pelantikan dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial politik yang akan mengganggu roda pemerintahan yang ada di Talaud serta berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban, mengingat Kabupaten Kepulauan Talaud adalah daerah perbatasan NKRI.

“Kami mendesak Pemerintah, untuk segera melantik E2L Mantap. Jangan ditunda-tunda lagi!,” singkat Tumarah mendesak

Menyambung pernyataan dari Renalto Tumarah, koordinator aksi Yahya Malensang menegaskan, dalam petisi yang merupakan pernyataan sikap dari aksi 22 656, dengan tujuan menuntut segera Bupati terpilih E2L – MAP dilantik.

“Kami minta batas waktu pelantikan tanggal 15 Agustus,” kata Malensang dengan nada tinggi.

Editor : MAS