IBC, JAKARTA – Sejumlah Sekretaris Jendral (Sekjend) Organisasi Cipayung Plus menggelar dialog terbatas untuk membahas persoalan penyerangan dan pengepungan Asrama Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur serta gejolak rakyat Papua atas insiden tersebut di Studio Sang Akar, Tebet pada Selasa (20/8/2019).

Pertemuan ini dihadiri oleh Sekjend EN-LMND Muhammad Asrul, Sekjend PP HIKMAHBUDHI Bebin Adi Darma, Sekjend PP KAMMI Phirman Reza, Sekum PP GMKI David Sitorus, Sekjend PP IMM Robby R Karman, Sekjend PP PMKRI Thomson Sabungan Silalahi, serta Sekjend PP KMHDI I Made Sudana Yasa.

Sekjend Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND) Muh. Asrul menyampaikan, bahwa melalui dialog tersebut pihaknya berhasil merumuskan rekomendasi yang mesti ditempuh pemerintah terkait gejolak rakyat Papua.

“Kami merekomendasikan beberapa hal yakni, pengungkapan aktor intelektual di balik penyerangan dan pengepungan Asrama Papua di Surabaya dan beberapa daerah lainnya. Meminta Presiden Joko Widodo segera turun menemui langsung rakyat Papua serta menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa dan masyarakat Papua di seluruh Indonesia. Selain itu Presiden juga harus menginstruksikan Kapolri dan Panglima TNI untuk segera mengevaluasi Kapolda dan Pangdam Jawa Timur,” terangnya.

Asrul menambahkan, jika presiden tidak serius dan melakukan pembiaran dengan tidak mengevaluasi dan memberi sanksi terhadap oknum-oknum yang terlibat, maka dapat dipastikan kejadian di Surabaya dan Malang merupakan pelanggaran HAM.

“Untuk rekonsiliasi gejolak rakyat Papua saat ini, kiranya rekomendasi yang kami hasilkan dalam dialog terbatas ini mesti segera ditempuh oleh pemerintah,” usul Asrul.

Terkait upaya penyelesaian konflik ke depan, Sekjend Cipayung Plus juga menekankan persoalan Papua harus diselesaikan melalui pendekatan Sosio-Nasionalisme dengan mengedepankan dialog seluas-luasnya yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua. Selain itu, percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia dengan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan serta pembangunan ekonomi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat Papua atas kekayaan alam yang terkandung di tanah Papua juga harus dikedepankan.

“Penyelesaian konflik dalam mengatasi ekspresi politik masyarakat Papua tidak boleh lagi dilakukan dengan jalan militeristik yang sangat represif dan diskriminatif,” tegas Asrul mewakili rekan-rekannya.

Penulis: FA

Editor: YES