IBC, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan bertindak tegas bagi perusahaan pertambangan yang tidak bayar uang jasa atau royalti, tidak tangung-tanggung total tunggakan royalti tersebut mencapai Rp 200 miliar.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, untuk menangani persoalan tunggakan pembayaran royalti perusahaan tambang tersebut, pihaknya telah berkordinasi dengan Kejakasaan tinggi (Kejati) Sultra.

“Masih ada sekitar 267 perusahaan yang belum membayar royalti, itu sejak setengah tahun, oleh nya itu kita sudah bekerjasama dengan Kejati,” ungkap Ali Mazi saat ditemui awak media usai mengikuti kegiatan Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sultra di Hotel Claro, Hotel Kendari, Rabu (21/8/2019).

Turut hadir dalam acara yang sama, Wakil Ketua KPK RI La Ode Muhamad Syarief, Pimpinan Bank Sultra, serta Kepala Daerah 17 Kabupaten/Kota di Sultra.

La Ode Muhamad Syarief menegaskan semua perusahaan pertambangan yang memiliki IUP wajib melakukan kewajibannya.

“Bagi yang belum lunasi kewajiban, kami sudah catat, dan datanya kita sudah sampaikan ke Pemprov,” tegas La Ode Syarief.

Wakil Ketua KPK RI ini berharap, agar semua perusahaan tersebut bisa patuh, dan jika tidak dilaksanakan maka pihaknya akan menindak tegas.

“Kita harap semua perusahaan pemagang IUP yang belum lunasi kewajibannya untuk dilunasi, dan jika melarikan diri kita suruh Polri untuk cari perusahaan itu,” tandasnya.

Penulis: Burhanuddin

Editor: MAS