IBC, KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penyelidikan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait kasus dugaan 56 Desa fiktif di Kabupaten Konawe.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK La Ode Muhamad Syarief saat ditemui di Claro Hotel Kendari usai menghadiri acara penandatanganan Mou antara Pemprov Sultra bersama Dirjen Keuangan dan Bank Sultra.

“Kita bantu Polda dan Kejaksaan, jadi penetapan tersangkanya biasanya ditentukan oleh Polda,” ungkap La Ode Muhamad Syarief, Rabu (21/8/2019).

Wakil Ketua KPK ini menjelaskan, untuk kasus desa fiktif tersebut pihaknya menghormati proses hukum yang sudah berjalan, sebab Polda sementara melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Sudah ada Polda dan Kejati, jadi penetapan tersangkanya biasanya ditentukan oleh Polda. Jika kekurangan lain misalnya audit, ahli itu bisa disupport oleh KPK,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Konawe Kerry Konggoasa belum bisa bekomentar terkait kasus desa fiktif di kabupaten yang dipimpinnya tersebut.

Sebelumnya, Tim Penyidik tindak pidana korupsi (Tidpikor) Polda Sultra medalami kasus dugaan 56 Desa fiktif yang diduga menerima kucuran anggaran Dana Desa (DD). Pihakanya bahkan telah memeriksa sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), di ruang unit II Tidpikor, Polres Konawe, pada Senin (19/8) lalu.

Penulis : Burhanuddin

Editor: MAS