IBC, JAKARTA – Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dilantik pada 20 Oktober 2019. Dipastikan, pembukaan pendaftaran akan dilangsungkan setelah 27 Oktober 2019 mendatang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan pemerintah akan membuka kuota penerimaan PNS sebanyak 100 ribu. Namun, tidak menyebutkan secara rinci jumlah lowong PNS yang akan dibuka. Pihaknya masih akan mengkaji jumlah data yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk disesuaikan dengan jumlah anggaran dan gaji yang disiapkan pemerintah.

“Itu yang akan kami coba analisis apakah formasi yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi kan tidak mungkin akan terpakai semua. Kami lihat dulu ketersediaan anggaran dan gaji,” ungkap Bima, Rabu (21/8/2019).

Setelah satu pekan Jokowi-Ma’ruf dilantik, lanjut Bima, BKN akan menyerahkan dokumen resmi yang berisi kebutuhan formasi PNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB). Hal ini dikarenakan pihaknya menunggu kepastian siapa yang akan menjabat sebagai MenPAN-RB selanjutnya.

“Saya akan melayangkan (dokumen itu) tanggal 27 Oktober 2019,” ujarnya.

Namun sebelum itu, pemerintah akan menyiapkan infrastruktur untuk pendaftaran CPNS sehingga proses rekrutmen dapat segera diselengarakan tidak lama setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.

Bima mejelaskan, saat ini BKN masih menunggu data yang berisi formasi untuk membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang pengrekrutannya baru akan dibuka setelah pendaftaran CPNS.

“PNS dulu, belum banyak kesamaan terkait PPPK. Pemerintah daerah masih bingung bedanya PNS dengan PPPK. Kami harus ajari dulu,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah akan membuka 75 ribu formasi PPPK tahun ini. Sehingga total lowongan dengan CPNS berjumlah 175 ribu.

MenPAN-RB Syarifuddin mengatakan, lowongan formasi PPPK akan diprioritaskan bagi guru dan tenaga kesehatan. Hal ini sejalan dengan kondisi di seluruh wilayah Indonesia yang tengah kekurangan guru dan dokter.

Penulis: M. Safar

Editor: YES