IBC, JAKARTA – Adanya wacana Amandemen UUD 1945, terkait sisten perencanaan pembangunan nasional melalui GBHN yang dikerjakan kembali oleh MPR RI ditolak mentah-mentah oleh Relawan Jokowi, menurut Ketua Umum Komite Rakyat Nasional-Jokowi, Abdul Havid Permana, bahwa hal tersebut bentuk penghianatan cita-cita reformasi.

“Jelas kita tolak kalau GBHN dikerjakan oleh MPR artinya presiden mandataris MPR, ya ujungnya nanti itu presiden dipilih oleh MPR,” ujar Havid, di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa hal itu justru khianati cita-cita reformasi, presiden dipilih rakyat secara langsung bagian dari perjuangan reformasi yang tidak bisa diganti-ganti sistem pemilihannya. Sebab kata havid, itu sudah paling sempurna dengan pemilihan secara langsung.

“Sekali lagi kami tegaskan menolak rekomendasi yang disampaikan Ketua MPR Zulhas dalam sambutannya saat peringati hari konstitusi. Apapun itu alasannya melakukan perubahan terbatas UUD 1945 terkait sistem penerapan perencanaan pembangunan nasional dengan menerapkan GBHN perlu dikaji ulang,” tegasnya lagi.

Ia juga menambahkan, mencurigai apa yang disampaikan Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan bagian dari bargaining potition, “gertak-gertak sambal itu,” pungkas Havid.

Editor : MAS