Bupati Aceh Timur akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kepada pangkalan yang menjual gas bersubsidi kepada pengusaha dan masyarakat mampu.

IBC, ACEH TIMUR – Bupati Aceh Timur, H Hasballah HM Thaib kembali mengingatkan para agen dan pangkalan untuk tidak memperjualbelikan gas LPG 3 kilogram (Kg) bersubsidi kepada hotel, restoran, usaha kafe, dan Aparatur Sipil (ASN) serta masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas.

Bahkan, pihak agen dan pangkalan harus menjual LPG 3 Kg bersubsidi sesuai harga eceran tertinggi (HET).

“Gas LPG 3 Kg bersubsidi hanya diperuntukkan bagi Rumah Tangga (RT) tertentu atau masyarakat miskin dan usaha mikro lainnya,” tegas Bupati Aceh Timur, H Hasballah HM Thaib dalam siaran pers yang dikeluarkan Bagian Humas dan Protokoler Setdakab Aceh Timur, Kamis (22/8/2019).

Ketegasan tersebut menindaklanjuti Permen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), Pengguna LPG 3 Kg merupakan Konsumen Rumah Tangga tertentu dan Usaha Mikro.

Selain tidak menjual LPG 3 Kg bersubsidi ke hotel, pengusaha restoran, kafe, dan ASN, pihak pangkalan LPG 3 Kg juga diwajibkan melengkapi syarat administrasi, perizinan dan kelengkapan yang berlaku.

“Pangkalan hanya menjual LPG 3 Kg bersubsidi ke sektor rumah tangga tertentu dan usaha mikro,” sebut Rocky.

Pangkalan wajib menjual LPG 3 Kg sesuai HET yang telah ditetapkan dan pihak pangkalan hanya diperbolehkan menjual LPG paling banyak satu tabung untuk satu konsumen.

“Pangkalan dilarang menjual LPG 3 Kg bersubsidi kepada pihak pengecer, toko, kios dan kedai,” rincinya.

Selain itu, pangkalan dilarang melakukan penimbunan LPG 3 Kg bersubsidi untuk memperoleh keuntungan pribadi, pihak lain atau yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg bersubsidi.

“Bila pengkalan LPG 3 Kg tidak mematuhi himbauan tersebut, Pemkab Aceh Timur akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” katanya.

Menurutnya larangan penggunaan LPG 3 Kg bersubsidi tersebut telah dituangkan dalam surat resmi bernomor 542/7169 dan telah dikirimkan untuk para pimpinan OPD, para camat dan keuchik serta para pangkalan/agen dalam Kabupaten Aceh Timur.

“Hal ini sudah ditembuskan ke Kapolres Aceh Timur, Kajari Aceh Timur, Ketua DPRK Aceh Timur, Inspektorat Aceh Timur, Kasatpol-PP&WH Aceh Timur dan Branch Manager NAS PT Pertamina (Persero) di Banda Aceh.” tegas Rocky.

Penulis : Lukfarr
Editor : MAS