IBC, JAKARTA – Menteri Keungangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk diberlakukan pada Januari 2020. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Sri Mulyani mengaku, usulan kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Alasannya, kenaikan iuran tersebut diperlukan menutupi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang pada tahun ini diperkirakan membengkak hingga Rp 32,8 triliun.

Untuk peserta BPJS Kesehatan mandiri kelas satu, diusulkan naik dua kali lipat dari sebelumnya Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu. Sedangkan untuk peserta kelas dua menjadi Rp 110 ribu dari Rp 51 ribu. Adapun peserta mandiri kelas tiga, Sri Mulyani sependapat dengan dengan usulan DJSN yakni naik menjadi Rp 42 ribu dari Rp 25 ribu.

“Untuk 2020 kami usulkan kelas 2 dan kelas 1 jumlah yang diusulkan oleh DJSN perlu dinaikkan,” ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyetujui usulan DJSN terkait kenaikan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin yang dibayarkan pemerintah dari RP 23 ribu menjadi Rp 42 ribu. ia bahkan mengusulkan kenaikan iuran khusus untuk PBI berlaku mulai Agustus 2019.

Kenaikan iuran tersebut akan bersamaan dengan kenaikan iuran untuk peserta penerima upah (PPU) badan usaha. Untuk iuran PPU badan usaha sebesar lima persen dengan batas atas upah Rp 12 juta dari sebelumnya Rp 8 juta.

Sedangkan iuran PPU pemerintah sebesar lima persen dari penghasilan (take home pay). Sebelumnya lima persen dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga.

Penulis: M. Safar
Editor: YES