IBC, MURATARA – Isu keingingan pisahnya Kecamatan Rawas Ilir dari Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, menjadi perbincangan masyarakat Kabupaten Muratara, pasalnya Kecamatan Rawas Ilir berniat bergabung dengan Kabupaten Musi Banyu Asin (MUBA).

Menyikapi hal tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muratara, Hermasyah Samsiar mengatakan, bahwa persoalan itu biasa, sebab menurutnya, secara undang-undang dan norma Pancasila tidak ada yang dilanggar.

“Saya anggap hal itu biasa, karena secara undang-undang dan norma pancasila tidak melanggar, selagi tidak keluar dari NKRI, itu sah-sah saja,” ujar Hemansyah di Muratara, Selasa (27/8/2019).

Ia juga menyampaikan, walaupun dari sisi semangat primodialisme kedaerahan ada yang terusik dan merasa janggal sehingga banyak yang berkomentar negatif.

“Bisa jadi karena tidak di dalami secara subtansial apalagi cenderung terafiliasi kekelompok tertentu,” kata politisi yang juga dosen ini.

Menurutnya ada ketimpangan sosial di Kecamatan Rawas Ilir, seperti setiap banjir terjadi kelumpuhan transportasi karena lebih dari 10 titik krusial harus diatasi dengan peninggian dan peningkatan jalan.

“Saya sebagai Ketua Fraksi Gabungan Karya Bintang Keadilan (KBK) DPRD Muratara pernah menyampaikan melalui pandangan fraksi telah mengingatkan pada pemerintah Muratara ketika rapat paripurna LKPJ Bupati, bagaimana dengan realisasi APBD Muratara,” ungkap dia.

Sambungnya, “Apakah realisasi APBD sumbtansial? atau hanya seremonial? belum lagi realisasi serapan anggaran beberapa OPD yang perlu dievaluasi dengan persentasi yang minim standart, dan jawaban pemerintah waktu itu saya anggap masih normatif saja. Publik tidak tahu karena tidak terangkat oleh media,” pungkasnya.

Penulis : HD
Editor : JRA