IBC, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui surat bernomor 800/BKPB-KIB/VIII/2019/76150 tertanggal 7 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Syamsudin Uti, memerintahkan Tim Satpol PP untuk menyegel rumah ibadah Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI), di Dusun Sari Agung, RT 01 RW 02, Desa Petalongan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

“Alasan yang dikemukakan adalah adanya penolakan dari masyarakat, dan tidak memiliki ijin tempat beribadah,” kata Humas Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) Irma Riana Simanjuntak melalui rilisnya yang diterima Redaksi Indonesia Berita di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Sesungguhnya, menurut Irma menjalankan ibadah merupakan hak konstitusional warga negara Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1. Oleh karena itu ia menambahkan untuk menjalankan haknya, maka dibutuhkan fasilitas berupa tempat ibadah.

“Dalam kasus di atas, tempat ibadah yang dipakai adalah rumah tinggal pendeta sambil menunggu proses perijinan,” jelasnya.

Sejak berdirinya gereja ini, Irma menyatakan telah dilakukan upaya mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Ibadah, dan berinteraksi dengan baik dengan warga sekitar.

“Namun sama dengan ratusan rumah ibadah lainnya, hingga kasus ini terjadi tak kunjung memperoleh IMB,” ujar Irma.

Surat yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir, perihal penghentian penggunaan rumah tempat tinggal sebagai tempat peribadatan. Surat ini ditandatangani oleh Wakil Bupati, H. Syamsuddin Uti tertanggal 7 Agustus 2019. Foto: Indonesia Berita

Atas kejadian tersebut, pihak PGI menolak penghentian peribadatan yang sedang berjalan dengan alasan apapun. Pasalnya, tindakana dilakukan oleh Pemkab sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bertentangan UUD 1945.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa tersebut sehingga jemaat GPdI Dusun Sari Agung tidak dapat menjalankan hak konstitusionalnya. Pemerintah yang seharusnya berfungsi memfasilitasi umat beribadah bagi warga negara, tidak menjalankan fungsinya dengan baik,” sebut Irma.

Mewakili pihaknya, Irma meminta agar Pemkab Indragiri Hilir segera memfasilitasi jemaat GPdI, melalui dialog yang setara dengan warga masyarakat sekitar dengan mengedepankan persaudaraan sehingga pengurusan IMB gereja dapat berjalan dengan baik.

“Kami minta pemimpin agama-agama dan lembaga masyarakat di berbagai daerah, khususnya yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, untuk menyejukkan suasana, agar umat bisa saling menerima dan menghargai di tengah perbedaan termasuk dengan kehadiran gereja GPdI tersebut, di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir,” pungkas Irma.

Penulis : Fitra
Editor: YES