IBC, JAKARTA – Masyarakat dari sejumlah wilayah di Indonesia mengeluhkan rencana pemerintah untuk menaikkan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan. Usulan kenaikan iuran ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR di Jakarta pada Selasa siang (27/8/2019).

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Indonesia Berita, rata-rata masyarakat merasa keberatan jika rencana pemerintah tersebut benar-benar terealisasi.

“Ya Jelas kami terbebani. Benar, meskipun penghasilan kami tergolong mampu, tapi kan tetap jadi berat. Kalau bisa sih pemerintah tinjau ulang lah,” ujar Nur Wahida peserta BPJS Kesehatan kelas satu kepada Indonesia Berita saat dijumpai di Tangerang Selatan, Selasa sore (27/8/2019).

Wahida mengeluhkan, pelayanan di fasilitas kesehatan (faskes) penerima peserta BPJS Kesehatan yang masih morat-marit. “Pelayanannya aja masih nggak jelas, sekarang iurannya udah mau naik aja,” keluhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh peserta BPJS Kesehatan kelas dua, Debora Rayo di Jakarta. Ia mengaku, semenjak menjadi peserta BPJS tidak pernah mendapatkan pelayanan prima dari rumah sakit. Pasien masih saja dibebankan dengan biaya obat yang tidak ditanggung BPJS. Terlebih lagi, pihak rumah sakit hanya memperbolehkan pasien rawat inap menempati ruangan selama 3 sampai 5 hari.

“Kalau kita sakit dan harus rawat inap, pihak rumah sakit hanya ngasih waktu 3 hari. Paling lama 5 hari. Sehat, nggak sehat kalau sudah habis masa inapnya ya kudu (harus -red) pulang,” ungkapnya.

Demikian pula disampaikan Yohana Tambayong Supit di Manado. Sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas tiga dirinya merasa akan sangat terbebani dengan kebijakan tersebut.

“Sebenarnya dulu, dengan adanya BPJS kita sudah merasa terbantu. Tapi kalau iurannya dinaikkan, ya membertkan,” kata wanita paruh baya itu.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Agung Nugroho menilai, wacana pemerintah menaikan premi (iuran) BPJS sebaiknya dihentikan mengingat kondisi perekonomian rakyat saat ini sudah semakin berat. Dimana biaya hidup saat ini semakin meningkat akibat kenaikan bbm, gas, dan listrik.

Menurutnya, menaikkan premi BPJS Kesehatan dengan alasan defisitnya anggaran BPJS akibat banyaknya dana yang dikeluarkan untuk menjamin penyakit berat tidak menular seperti Jantung, ginjal, kanker, dan lain lain, sangat tidak masuk akal.

“Mengapa? karena persoalan defisitnya BPJS adalah tanggungan pemerintah untuk mensubsidi BPJS agar tidak defisit sesuai UU BPJS yang ada saat ini. Sehingga lucu jika karena persoalan defisit anggaran maka rakyat yang harus diperas dengan menaikan premi BPJS,” ujar Agung.

Ia menyarankan, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus pada evaluasi sistem pembiayaan yang menggunakan sistem Indonesia CaseBase Group (INA CBGs).

“Selama masih menggunakan INA CBGs maka kemungkinan defisitnya BPJS akan terus berulang. Jadi keputusan kenaikan premi BPJS akan menjadi tidak bijak jika pemerintah Jokowi  menyetujui kenaikan premi BPJS ini. Apalagi ketua komisi IX Dede Yusuf juga mengatakan sebaiknya BPJS membenahi dulu pelayanannya baru menuntut kenaikan premi,” pungkas Agung.

Penulis: M. Safar
Editor: YES