IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut tuntutan referendum tidak perlu dikemukakan sebab Papua dan Papua Barat merupakan wilayah sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Lazimnya referendum itu disampaikan oleh negara terjajah. Pada saat diminta pilihan merdeka atau bergabung dengan negara penjajah, itu referendum,” ucap Wiranto, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wiranto menegaskan, kesepakatan New York (New York Agreement) yang dilaksanakan tahun 1960, menggariskan bahwa Irian Barat (dulu) atau Papua dan Papua Barat (saat ini) sah menjadi bagian NKRI.

“Karena itu NKRI sudah final, NKRI harga mati termasuk Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Wiranto juga menyebut, selama ini nasib dan kesejahteraan masyarakat Papua sudah diperhatikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya, dilihat dari besarnya dana pembangunan yang digelontorkan ke Papua pada tahun 2018 sekitar Rp92 triliun.

“Padahal pendapatan daerah yang tersedot pusat dari Papua itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar Rp26 triliun,” ungkapnya

Wiranto menilai yang diterima oleh masyarakat Papua dan Papua Barat sudah lebih daripada yang diterima provinsi lain. Sehingga tidak tepat masyarakat Papua dan Papua Barat merasa tidak diperhatikan.