IBC, JAWA BARAT – Wacana yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk memindahkan Ibu Kota Jawa Barat ke tiga opsi daerah, yaitu Walini, Tegalluar dan Rebana (Cirebon-Subang-Majalengka) belum mendapatkan persetujuan DPRD Propinsi Jawa Barat. Hal itu muncul begitu saja disaat sedang ramainya rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Adanya wacana tersebut memancing reaksi dari berbagai pihak tak terkecuali Ketua DPD PDI Perjuangan, Ono Surono turut menanggapi.

“Semoga Gubernur Jawa Barat tidak sekedar ikut-ikutan dengan rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah mempunyai rencana sejak jaman Presiden Soekarno dan telah melalui proses panjang dengan merubah isu pokok pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (30/8/2019).

Lebih lanjut ia menyampaikan, perpindahan ibu kota provinsi tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan proses yang sangat panjang dan harus dilakukan kajian mendalam dengan mempertimbangkan banyak aspek, terutama, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan.

“Jawa Barat masih terjebak pada isu pemeratan pembangunan seperti Utara-Selatan atau Bandung-Ciayumajakuning. Sehingga disaat belum tercapainya upaya pemerataan pembangunan tersebut, tidaklah pantas bila tiba-tiba melakukan rencana perpindahan Ibu Kota Jawa Barat,” kata dia.

Menurut Ono, bila saat ini sudah dan sedang dilakukan pembangunan skala besar sebagai projek nasional di Jawa Barat seperti di Walini (Kereta Cepat), Majalengka (Bandara Kertajati) dan Subang (Pelabuhan Patimban), tentunya perlu dipertimbangkan rencana jangka panjangnya, apakah daerah-daerah tersebut akan menjadi pusat ekonomi (industri dan perdagangan) ataukah menjadi pusat pemerintahan (pelayanan).

“Karena apabila tidak direncanakan dengan baik maka suatu saat akan kembali mengalami kondisi seperti Kota Bandung atau DKI Jakarta,” sambung Ono.

Begitu juga ia menuturkan, kajian yang dilakukan seyogyanya tidak hanya meliputi ke-3 daerah (Walini, Tegalluar dan Rebana) tetapi merupakan kajian komprehensif, lengkap dan mendalam terhadap Jawa Barat secara utuh. Kajian itu harus bisa menggambarkan rencana Jawa Barat 10, 20 bahkan 50 tahun ke depan.

“Sehingga bila hasil kajian itu benar-benar mengharuskan perpindahan ibu kota Jawa Barat, maka tidak meninggalkan pembangunan di Kabupaten/Kota lainnya. 27 Kabupaten/Kota wajib menikmati pembangunan secara utuh dan seadil-adilnya,” tegasnya.

Itulah sebabnya ujar Ono, PDI Perjuangan Jawa Barat merekomendasikan sebagai hasil Workshop Tiga Pilar di Bandung, 26-28 Agustus 2019 bahwa Jawa Barat memerlukan Pola Pembangunan Berdikari yang isinya rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek di Jawa Barat.

“PDI Perjuangan Jawa Barat akan selalu konsisten untuk membangun Jawa Barat sehingga menjadi Provinsi termaju di Indonesia, sehingga menyetujui atau tidak terhadap rencana perpindahan ibu kota Jawa Barat sangat tergantung kepada Rencana/Kajian Pembangunan Jawa Barat yang sifatnya seperti Pola Pembangunan Berdikari yang telah saya sampaikan tadi,” pungkas Ketua DPD PDI Perjuangan ini.  

Editor : YES