IBC, JAKARTA – Sejarah tentunya untuk kita pelajari agar masa depan menjadi lebih baik. Sebagai negara beragam adat istiadat, suku, agama, rasial serta antar golongan tentulah tak mudah untuk menjaganya, diperlukan prinsip kehati-hatian, terutama bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menyimak perjalanan panjang Timur Leste tak terlepas dari sebuah permasalahan ketidakadilan, baik secara politik, sosial, dan ekonomi. Pasca invansi Portugis ada tiga partai politik di Timor Portugis, yang disahkan pada April 1974. Pasca itu Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor Leste pada 28 November 1975 dengan nama Ibukota Dili.

Begitu juga saat invasi Indonesia ke Timor Leste, September 1975, dibawah kepemimpinan Soeharto melakukan serangan di wilayah tersebut (Operasi Seroja). Sedangkan pada 16 Oktober 1975, 5 wartawan asing jaringan berita Australia dieksekusi oleh tentara Indonesia di kota perbatasan Balibo.

17 Juli 1976, Pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru mengenalkan wilayah Timor Leste Portugis menjadi Timor Timur sebagai provinsi ke-27.

30 Agustus 1999, Timor Timur melakukan Referendum Kemerdekaan atas permintaan Presiden BJ. Habibie kepada PBB. 344.580 oranga atau 78.50 persen rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus dan memilih berpisah dari Indonesia. Dan pada 20 Mei 2002 Timor Leste resmi menjadi anggota PBB dan resmi lepas dari Indonesia.

Diolah dari berbagai sumber