IBC, JAKARTA – Relawan Jokowi, Ketua Umum Komite Rakyat Nasional (Kornas)-Jokowi, A. Havid Permana menolak keras rencana BPJS Kesehatan akan melakukan penagihan secara paksa bagi peserta Iuran BPJS Kesehatan yang menunggak.

Demikian disampaikannya melalui pesan singkat yang diterima IBC di Jakarta, Senin (2/9/2019). “Jelas kami menolak cara-cara Debt Collector yang akan dilakukan BPJS Kesehatan dengan sistem door to door. Cara seperti itu tak lain seperti penagih hutang,” tegas Havid.

Selain itu ia juga menjelaskan, bahwa masyarakat yang menunggak khususnya kelas II dan III berbagai macam alasan, misalnya saja kata Havid, profesinya sebagai pekerja informal kerja tidak tetap.

Baca Juga : DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

“Bisa saja peserta BPJS Kesehatan itu bekerja tidak tetap, jadi penghasilannya nggak setiap bulan dapat penghasilannya, masa ia harus dipaksa membayar tunggakan, jadi itu apa namanya, penagih hutang kan?” tegas dia.

Lanjut Havid, banyak cara lain yang harus dilakukan BPJS Kesehatan untuk menagih yang menunggak, bukan dengan cara mempermalukan seseorang.

Dilansir Kumparan.com, sebelumnya Direktur Utama, BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, untuk meningkatkan tingkat kolektabilitas atau penagihan iuran pihaknya berencana untuk melakukan penagihan door to door. Hal itu diungkapkannya di dalam Rapat Kerja Gabungan bersama Komisi IX dan XI DPR RI, di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga menyampaikan, BPJS Kesehatan mengharapkan apabila tidak membayar Iuran BPJS Kesehatan, maka tidak bisa memperpanjang SIM dan usaha-usaha lainnya.

Penulis : FA/JRA