IBC, JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mendapatkan hambatan, pasalnya Komisi IX DPRI RI menolak usulan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk ketegori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III BPJS Kesehatan.

Hal itu terungkap dari Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) antara Komisi IX dan Komisi XI DPRI dengan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, Bappenas, DJSN dan Kemenkes.

Wakil Ketua Komisi XI DPRI, Soepriyatno mengatakan, Komisi IX dan Komisi XI DPR RI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk PBPU kelas III.

Baca Juga : Masyarakat Keluhkan Iuran BPJS Kesehatan Naik

“Penolakan ini berlaku hingga pemerintah menyelesaikan data cleansing, adapun data cleansing bermaksud untuk memastikan masyarakat miskin masuk dalam ketegori PBI BPJS Kesehatan,” pungkasnya.

Selain itu ia juga menyampaikan, agar pemerintah mencari cara lain dalam menanggulangi defisit BPJS Kesehatan dan memperbaiki tata kelola, serta juga meningkatkan tingkat kolektabilitas iuran.

Begitu juga dengan penyelesaian tunggakan pembayaran klaim fasilitas kesehatan sehingga kata dia, pelayanan kesehatan dapat terus berjalan.

Penulis : FA/JRA