IBC, SUMUT – Terkait wacana wisata halal Danau Toba yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi barangkali perlu kita meminta penjelasan wisata halal seperti apa yang dimaksud.

“Kita tahu bahwa selama ini secara kultur Kawasan Danau Toba berbeda dengan daerah wisata halal yang ada di Indonesia seperti Aceh, Lombok, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat,” ungkap Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Dapil X (Kawasan Danau Toba) Sumatera Utara (Sumut) Sarma Hutajulu kepada Redaksi IBC melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/9/2019).

Sarma mengatakan bahwa yang diinginkan masyarakat di sekitaran Danau Toba adalah pengembangan kawasan Danau Toba dengan menghargai budaya lokal.

“Seperti yang beberapa hari ini disuarakan masyarakat di sekitaran Danau Toba, kita menginginkan pengembangan Kawasan Danau Toba itu dengan menghargai budaya lokal sehingga pengembangan pariwisata di sekitar kawasan Danau Toba ini tidak menghilangkan kultur budaya masyarakat setempat,” katanya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menegaskan kawasan Danau Toba bukan kawasan wisata baru dan selama ini tidak ada masalah bagi wisatawan yang beragama Muslim untuk melakukan wisata di sana.

“Kawasan Danau Toba bukan kawasan wisata baru,” tegas Sarma.

Selanjutnya Sarma berharap gubernur tidak membuat statement yang menimbulkan polemik di masyarakat dan lebih fokus kepada pembenahan kawasan Danau Toba dengan pembangunan infrastruktur, fasilitas dan pengembangan sangar-sanggar budaya.

“Sehingga itu bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba,” harapnya.

Dirinya menyatakan dengan membangun berbagai fasilitas di kawasan Danau Toba ini akan mendukung fasilitas-fasilitas semua agama.

“Pada akhirnya ketersediaan fasilitas juga akan mendukung fasilitas-fasilitas semua agama bukan hanya Muslim saja yang ada di kawasan wisata,” ucapnya.

Kembali Sarma menegaskan gubernur lebih fokus menutup semua perusahaan yang merusak ekosistem Danau Toba.

“Agar tidak mengganggu program wisata. Apalagi Danau Toba sebagai daerah kawasan strategis sesuai perpres yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo.” jelasnya lagi.

Terakhir Sarma berharap polemik wisata halal dan syariah ini disudahi serta kedepannya gubernur melakukan kajian-kajian sebelum mengeluarkan ide.

“Kita harapkan polemik soal wisata halal dan syariah ini disudahi serta kedepan kita juga harapkan gubernur melakukan kajian-kajian sebelum melontarkan yang pada akhirnya ide yang ditawarkan itu kontroversial dan menuai penolakan bukan hanya dari masyarakat tetapi dari pemerintah daerah di Kawasan Danau Toba.” pungkasnya dengan tegas.

Penulis : FA/MAS