IBC, JAKARTA – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah terus mendapatkan penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat salah satunya melalui gerakan tagar #BPJSRasaRentenir yang menjadi percakapan hangat serta menjadi trending topik dimedia sosial.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Rekan Indonesia, Agung Nugroho mengatakan, bahwa dalam hal ini pemerintah harus paham batul peran dan posisinya.

“Pemerintah adalah pihak pertama, rakyat miskin adalah pihak kedua, sedangkan BPJS adalah pihak ketiga,” ucapnya melalui pesan WA yang diterima Indonesia Berita, Rabu (4/9/2019).

Menurutnya urusan kesehatan merupakan hal mendasar dan tidak perlu diliberalisasi seperti ini.

Baca Juga : Relawan Sebut BPJS Kesehatan Kaya Debt Collector

“Sejatinya ini adalah bentuk liberalisasi jamsos dimana peran negara diamputasi dengan menyerahkan kepada pihak ke-3. Nah sekarang aja rakyat yang mau mendapatkan jaminan dari sejak akan mendaftar sebagai peserta sampai akan menggunakan hak kepesertaannya harus berhadapan regulasi ala asuransi komersil,” lanjut dia.

Baginya khusus untuk jaminan kesehatan untuk rakyat miskin saja yang dikelola oleh pemerintah.

“Dan sekarang ini yang mendesak adalah mengembalikan hak jamkes rakyat miskin diurus kembali oleh pemerintah bukan lewat pihak ke-3 seperti BPJS. Cukup dengan Jamkesnas dan Jamkesda yang diambil dari APBN dan APBD. BPJS cukup urus peserta mandiri yang mampu bayar premi,” imbuh Agung.

Ia juga menyampaikan BPJS tidak perlu menunjukan kelemahannya dengan rencana melakukan penagihan door-to-door gaya debt collector.

“Ya jelas itu ngawur. Lucu aja lembaga nirlaba yang tidak ditarget untuk menghasilkan keuntungan negara pakai debt collector. Kalau itu sampai terjadi jelas semakin menunjukan ketidakmampuan BPJS untuk memanajemen pengelolaan kepesertaan mereka sendiri,” tandasnya.

Penulis : FA/DDG