IBC, JAKARTA – Direktur Ekesekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah pemerintah
menggunakan skema omnibus law dengan mengeluarkan Undang-Undang terkait insentif perpajakan.

Namun demikian, menurutnya pilihan menggunakan skema tersebut harus tetap diletakkan dalam konteks kedaruratan, kemendesakan, dan sikap cepat tanggap, dengan tetap memperhatikan visi besar dan segala turunannya untuk dapat dituntaskan.

Demikian disampaikan, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analsysis (CITA), Yustinus Prastowo, dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, di Jakarta, Rabu (4/3/2019).

“Kami dapat memahami keputusan dan pertimbangan pemerintah memilih skema omnibus law. Mengingat tantangan perekonomian yang dihadapi membutuhkan solusi yang cepat dan dapat langsung berdampak bagi dunia usaha,” ujar Prastowo.

Lebh lanjutnya, di saat bersamaan kita menghadapi kendala berupa kompleksitas regulasi, tumpang tindih kewenangan, dan prosedur perubahan UU dan aturan turunan yang tidak sederhana. Yang harus dijamin dan dikawal adalah aturan turunan/teknis yang mendukung agar dapat dituntaskan secara cepat, jelas, dan pasti.

Prastowo juga menyebut, poin-poin yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) perpajakan yang akan segera disampaikan ke DPR cukup menjawab kebutuhan jangka pendek pelaku usaha. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi solusi yang memiliki dampak signifikan pada perekonomian dan dunia usaha.

“Demi efektivitas dan kemujaraban UU ini, diharapkan tetap dilakukan dengar pendapat dengan publik (akademisi, praktisi, pelaku usaha, dll) agar diperoleh masukan yang lebih banyak dan menghindari ada hal-hal penting dan mendesak lainnya yang berpotensi tercecer,” pintanya.

Bersama pihaknya, Prastowo juga mendorong pemerintah untuk terus berkomitmen mengupayakan perbaikan, terutama mengidentifikasi dan menginventarisasi kebijakan yang menghambat perekonomian dan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha, terutama pengusaha menengah-kecil.

“Hal penting yang juga perlu diperhatikan adalah insentif pajak untuk wajib pajak non usahawan yang selama ini berpotensi terbebani pajak yang kurang proporsional. Misalnya perlakuan pajak atas istri yang bekerja, tenaga pengajar (dosen/guru), pekerja bebas (termasuk gig economy /pelaku usaha berbasis aplikasi online), dan profesi lainnya,” sebut dia.

Ia juga mengingatkan, agar pemerintah segera mencari sumber-sumber baru sebagai basis pajak untuk menambal risiko hilangnya potensi pajak akibat penurunan tarif PPh Badan.

“Dengan keterbukaan informasi dan dukungan politik yang kuat, Ditjen Pajak diharapkan dapat lebih optimal menyisir potensi pajak baru, termasuk dengan penegakan hukum yang adil dan proporsional, sehingga menjamin sustainabilitas pendapatan negara dan pemungutan pajak yang semakin adil,” pungkas Prastowo.

Untuk diketahui, bahwa konsep tersebut, ada opini yang menilai omnibus law berbenturan dengan sistem hukum nasional memang cukup beralasan. Pasalnya, konsep yang diadopsi Perpres Nomor 91 Tahun 2017 itu merupakan kebijakan yang lazim digunakan dalam membuat regulasi di Amerika Serikat dan negara-negara yang menganut sistem common law.

Sebaliknya di Indonesia pembuatan aturan mengacu pada sistem civil law yang banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa Kontinental, seperti dikutip dari beritasatu.com.

Penulis: Apg/YES