IBC, JAKARTA – Permasalahan yang terjadi di Papua dan Papua Barat akibat isu Rasial tidak hanya disoroti oleh pemerhati HAM dalam negeri, melainkan juga datang dari Komisi Tinggi HAM Persikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bechellet.

“Saya terganggu dengan eskalasi kekerasan dalam dua minggu belakangan di Provinsi Papua dan Papua Barat, khususnya kematian para pengunjuk rasa dan aparat keamanan,” ujar Michelle Bechellet, melalui keterangan tertulis resminya yang diterima redaksi, di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Lanjutnya, hal itu adalah bagian dari kecenderungan yang telah diamatinya sejak Desember 2018 dan pihaknya telah mendiskusikan perhatian tersebut dengan pemerintah Indonesia.

“Seharusnya tidak boleh ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia yang demoratis, dan saya mendorong pemerintah untuk terlibat dalam dialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat dalam dialog akan aspirasi mereka, dan juga mengembalikan pelayanan internet dan menahan diri untuk menggunakan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan,” terang dia.

Demikian juga sambungnya, pemutusan jaringan internet mungkin akan melanggar kebebasan berekspresi dan pembatasan komunikasi mungkin akan menaikkan tensi.

“Saya menyambut baik perhatian Presiden Widodo dan para petinggi lain menentang rasisme dan diskriminasi-sebuah isu yang serius dan berjangka panjang di Papua dan Papua Barat dan himbauan mereka untuk dialog,” ucap Michelle.

“Saya mencatat bahwa beberpa penangkapan dilakukan dan beberapa personil aparat keamanan juga ditahan dalam kaitanya dengan kekerasan terhadap mahaiswa Papua di Surabaya dan Malang,”

Tetapi perhatian Michelle tertuju pada laporan kelompok dan milisi nasionalis secara aktiv terlibat dalam kekerasan tersebut. Para pembela HAM lokal, mahasiwa dan jurnalis yang menghadapi intimidasi dan ancaman harus dilindungi.

Penerjemah : WP
Penulis : JRA/DDG