IBC, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (5/9/2019).

Menurut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar DPR mempunyai kewenangan legislasi untuk itu

Hal itu tidak usah membuat kita saling debat. DPR memang punya kewenangan legislasi untuk itu,” ungkap Antasari kepada Redaksi IBC melalui WhatsApp di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Antasari mengatakan revisi unruk lebih memperkuat KPK.

“Revisi sejauh memag untuk lebih memperkuat KPK justru semakin baik dan bermartabat kan tidak apa-apa,” katanya.

Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini menegaskan kita belum tahu seperti apa tetapi sudah lelah berdebat.

“Sebaiknya kita tunggu seperti apa konsep DPR dan bagaimana sikap pemerintah, namun saya yakin presiden akan menolak jika revisi ini bernuansa pelemahan KPK,” tegas Antasari.

Selanjutnya Antasari menyatakan KPK harus tetap diperkuat, karena sudah berjalan 17 tahun.

“Wajar jika disana sini perlu direvisi, seperti contoh bagaimana secara kelembagaan KPK akan menyelesaikan secara hukum perkara-perkara yang mangkrak cukup lama, dan kapan berakhirnya masa tugas pegawai di KPK dan lain-lain,” paparnya.

Dirinya mengajak untuk bersabar menunggu konsep revisi DPR secara resmi.

“Mari dengan sabar kita tunggu konsep revisi DPR secara resmi dan silahkan setiap warga negara memberikan tanggapan dan masukan,” ajaknya.

Ketika ditanya selama ini KPK sebagai lembaga ad hoc dengan tegas Antasari menjawab KPK bukan lembaga ad hoc.

“KPK bukan ad hoc, KPK dibentuk dengan Undang-undang,” tegasnya.

Mengenai kedudukan KPK berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen.

Pegawai KPK ke depan juga akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN.Sementara itu, status KPK selama ini sebagai lembaga ad hoc independen yang bukan bagian dari pemerintah, menurut Antasari itu bagus.

“Bagus begitu dengan demikian pegawai KPK akan lebih baik dan jelas statusnya, dalam pelaksaan tugas tetap independen,” pungkasnya.

Penulis : AS/YES