IBC, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak revisi Undang Undang KPK, apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar, justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantas korupsi.

“Dengan segala kejadian dan agenda yang terjadi dalam kurun waktu belakangan ini, kami harus menyatakan kondisi saat ini bahwa KPK berada di ujung tanduk,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui siaran pers yang diterima Redaksi IBC di Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Agus menyatakan, DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR.

“Akan tetapi tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK,” tuturnya.

Selanjutnya Agus menjelaskan RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin dapat menjadi undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut.

“Oleh karena itu KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK dan format KUHP tersebut,” jelasnya.

Dirinya menegaskan Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK.

“Saya percaya Presiden akan konsisten tidak melemhkan KPK. Polemik revisi UU KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas Pencegahan dan Penindakan Korupsi,” pungkasnya.

Perlu diketahui pada Kamis, 5 September 2019, Sidang Paripurna DPR telah menyetujui revisi Undang Undang KPK menjadi RUU Insiatif DPR.

Terdapat Sembilan Persoalan di draf RUU KPK yang beresiko melumpuhkan kerja KPK, yaitu: Independensi KPK yang terancam, Penyadapan dipersulit dan dibatasi, Adanya pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, Pembatasan sumber penyelidik dan penyidik, Penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, Kewenangan pengambilalihan perkara di tahap penuntutan dipangkas, Kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan dan Kewenanegan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

Penulis : RK/YES