IBC, JAKARTA – Komnas HAM menjadi salah satu delegasi Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam mendukung proses pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2020-2022.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Amiruddin pun ikut berkontribusi dalam serangkaian kegiatan selama sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 9-12 September 2019 dengan mengangkat beberapa isu prioritas Komnas HAM termasuk Human Right Cities (Kabupaten/Kota HAM).

“Komnas HAM menjadi salah satu pihak yang dinilai konsisten meletakkan dan mendorong Kabupaten/Kota HAM sebagai isu strategis melalui konseptualisasi dan implementasi Kabupaten/Kota HAM atau Human Rights Cities yang telah menjadi isu global. Hal inilah yang bisa menjadi poin plus untuk mendorong Indonesia maju sebagai anggota Dewan HAM (DHAM) PBB periode 2020-2022,” jelas Beka, Jumat (6/9/2019).

Bentuk dukungan terhadap proses pencalonan Indonesia sebagai anggota DHAM di organisasi internasional yang beranggotakan 193 negara tersebut dinilai sangat signifikan karena cerminan solidnya politik negara yang diambil oleh Komnas HAM.

Urgensi Indonesia menjadi anggota DHAM selaras dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM yang termaktub dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bahkan Indonesia telah melalui proses penyusunan dan pembahasan laporan implementasi instrumen HAM internasional.

Sebagai anggota DHAM, Indonesia telah menunjukkan peran dan berkontribusi yang besar bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global. Di Indonesia, Komnas HAM menjadi lembaga negara independen yang berkomitmen bersama membangun prinsip kerja sama dan dialog serta penguatan kapasitas negara untuk menjalankan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Momentum pencalonan Indonesia sebagai anggota DHAM diharapkan menjadi pintu masuk penguatan dan penegakan HAM di Indonesia serta penguatan kelembagaan Komnas HAM.

“Penyelesaian kasus pelanggaran HAM dari Komnas HAM masih berupa rekomendasi yang tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Setelah Indonesia nantinya kembali dipercaya menjadi anggota DHAM, sebaiknya penguatan wewenang Komnas HAM harus mulai diwujudkan dalam pembahasan UU HAM maupun melalui penguatan kelembagaan lainnya seperti sektor anggaran,” ujar Amiruddin, melalui keterangan tertulisnya yang diterima IBC, Selasa (10/9/2019).

Harapan tersebut dinilai Amir bakal memperkuat citra lembaga dan pemerintah di mata publik nasional maupun internasional. Terutama dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang selalu menjadi sorotan global.

Belum lagi jika dikaitkan dengan penanganan masalah Papua, kasus-kasus intoleransi, diskriminasi kepada kelompok rentan dan minoritas, konflik agraria dan kasus-kasus pelanggaran ham lainnya. Jika kedua prasyarat yang disebutkan sebelumnya terwujud, maka rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM dari Komnas HAM akan lebih mudah dilaksanakan oleh Negara.

Penulis : CF/MJ