IBC, JAKARTA – Elite politik dan sejumlah pemerhati terkait Otonomi Khusus Papua yang kerap menyebutkan Otsus Papua hanya berlaku 20 tahun adalah pemahaman yang keliru. Jika berhitung dari UU Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001, ditetapkan pada tanggal 21 November 2001, dan apabila Otsus berlaku selama 20 tahun, maka akan berakhir tahun 2021.

“Pemahanan otsus Papua hanya berlaku 20 tahun, adalah pemahaman yang keliru dan cara berpikir yang sempit. Karena dikaitkan dengan keuangan saja,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Arief P Moekiyat, melalui keterangan tertulisnya yang diterima IBC, di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Menurutnya, Otsus Papua disalahartikan, karena pemberian dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun nilainya triliuan rupiah.

“Pemahanan yang keliru, bahwa Otsus Papua hanya berlaku 20 tahun harus segera diluruskan, mereka membuat asumsi ini mengacu kepada UU Nomor 21 Tahun 2001 Bab IX Keuangan dalam pasal 34 Ayat (3) huruf e, dstnya,” tegas Arief.

Lebih lanjut ia menyampaikan, jika tahun 2021 merupakan tahun terakhir dan tidak diberikan lagi Pemerintah Pusat, maka ada anggapan ‘selesai’ (otsus Papua). Padahal sambungnya, otsus Papua tetap akan berjalan setelah tahun 2021 dengan dukungan dana lainnya. Walaupun dana dua persen dari plafond DAU Nasional tidak diberikan lagi.

“Kebijakan Otsus Papua akan terus berlaku dalam kerangka NKRI, sepanjang UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak dicabut oleh pemerintah/DPR RI atau dibatalkan Mahkamah Konstitusi, dimana UU ini pernah disempurnakan sekali melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua,” imbuh Arief.

Pada dasarnya kata Arief, Otsus Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka NKRI.

“Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Termasuk pemberian peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua.

Terakhir ia menyampaikan, Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Oleh karena itu Persatuan dan Kesatuan Bangsa sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dapat dikelola dengan baik sebagai salah satu prasyarat utama,” tutupnya.

Penulis : FA/JRA