IBC, JAKARTA – Pro dan Kontra Revisi UU KPK beberapa waktu yang lalu melahirkan perlawanan dari para pimpinan, pegawai dan simpatisan KPK, meskipun begitu DPR RI tetap mengesahkan 6 Revisi UU KPK tersebut.

Pertama, Pembentukan Dewan Pengawas oleh Presiden. Dewas diangkat dan ditetapkan oleh presiden. Sedangkan jumlah Dewas sebanyak lima (5) orang, dan masa jabatan selama empat (4) tahun. Kewenangannya Menetapkan Kode Etik, Memberikan Izin atau tidak Memberikan Izin terkait Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan. (Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37E, Pasal 37F, Pasal 37G, Pasal 69A).

Kedua, Kewenangan SP3 dan Penghentian Penuntutan; KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan suatu perkara jika tidak selesai dalam jangka waktu dua (2) tahun. Namun demikin apabila ditemukan bukti baru dapat dibatalkan.

Ketiga, Penyadapan dan Penggeledahan Harus Seizin Dewan Pengawas; Penyadapan dan penggeledahan baru dapat dilakukan jika penyidik mendapatkan izin tertulis dari Dewas. Izin diberikan paling 1 x 24 jam terhitung sejak permintaan diajukan. Sedangkan hasil penyadapannya harus dilaporkan kepada pimpinan KPK. Serta dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan dan Dewas KPK. (Pasal 1 ayat 5, Pasal 12B, Pasal 12C dan Pasal 12D).

Keempat, Seluruh Pegawai KPK adalah ASN; Status pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil Negara. Pegawai KPK yang belum berstatus ASN dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak revisi UU ini berlaku, dapat diangkat sebagai ASN selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-udangan. (Pasal 1 angka 6, Pasal 24, Pasal 69B, dan Pasal 69C).

Kelima, Penyidik KPK hanya berasal dari Kepolisian, Kejaksaan atau ASN yang diberi Kewenangan Penyidikan oleh UU. (Pasal 43 ayat 1, dan Pasal 45 ayat 1 dan PAsal 45A ayat 2).

Keenam, Kedudukan KPK sebagai Lembaga dalam Rumpun Eksekutif. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3).

Penulis : CF/Durahman