IBC, MEDAN – Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Medan, menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Rabu (18/9/2019).

Hal ini menyoal rencana pemerintah pusat yang akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurut mereka, rencana tersebut akan semakin memberatkan pekerja.

“Kenaikan iuran itu membuat pekerja semakin tertindas. Harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk BPJS,” ujar Ketua KSPSI Medan, Jahotman Sitanggang.

Jahotman menilai, kebijakan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan. Menurutnya, pemerintah sebaikanya mengeluarkan kebijakan atau rencana kebijakan lain yang pro terhadap rakyat dan pekerja.

“Yang pelru itu adalah kenaikan pelayanan,” kata pria yang memimpin unjuk rasa 3000 pekerja ini.

Selain itu, pihak KSPSI Medan juga menuntut pembatalan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undnag nomor 30 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lantaran disinyalir akan merugikan pekerja.

“Tolak dan batalkan rencana kenaikan iuran BPJS kesehatan atau kembalikan ke habitatnya semula yakni di bawah Jamsostek, Tolak dan batalkan rencana revisi UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karena sangat merugikan pekerja,” teriak salah seorang orator.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi KSPSI mendesak agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada pemerintah pusat.

Sementara itu Asisten Deputi Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Sumut, Wahyu Kris Budianto mengatakan, berdasarkan aturan yanga ada, iuran jaminan kesehatan memang harus disesuaikan setiap dua tahun sekali. Faktanya, sejak 2016 lalu hal itu belum dilakukan. Terkait keputusan kenaikan iuran tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

“Kalau kita melihat besaran iuran itu, iuran yang sekarang ada itu masih jauh dari hitung-hitungan aktuaria. Penyesuaian kita tidak tahu. Apakah pemerintah memutuskan nanti atau tidak,” papar Wahyu.

Menurut Wahyu, unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut hanya dikarenakan kekurangan informasi. Dia menyebut, rencana kenaikan iuran sebesar 100 persen itu hanya berlaku untuk peserta dari pekerja bukan penerima upah. Sedangkan formulasi iuran untuk pekerja penerima upah masih sama, yakni satu persen dari pekerja dan empat persen dari pemberi kerja.

“Kalau dibilang kesalahan (presepsi). mungkin tidak. Ini semacam mungkin karena sekarang informasi gampang beredar, lalu viral. Jadi, mungkin dipahami belum sedalamnya langsung ditanggapi seolah-olah semua segmen itu akan naik,” pungkas Wahyu.

Penulis: Rj/MAS