IBC, JAKARTA – Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didesak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini terkait rencana kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh sejumlah organisasi yang menggelar demonstrasi di depan gedung Kemenkes, Kamis (19/9/2019).

Para demonstran menilai, kebijakan untuk menaikkan iuran peserta guna menambal defisit BPJS kesehatan bukanlah solusi yang tepat. Pasalnya, defisit BPJS Kesehatan yang terjadi setiap tahun sejak 2014 ini dinilai sebagai sesuatu yang janggal.

Narahubung aksi, Wahida Baharuddin Upa mengatakan, evaluasi sistem dan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas iuran yang dihimpun dari seluruh peserta termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Jika kemudian ditemukan penyelewengan maka sudah sepantasnya BPJS dibubarkan dan dikembalikan dalam bentuk Jamkesmas dan Jamkesda yang dikelola langsung oleh negara,” ungkap Wahida.

Menurutnya, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) jauh lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

“Pada saat program Jamkesmas dan Jamkesda permasalah seperti ini tidak pernah terjadi. Layanan tetap bisa dilakukan, rumah sakit tidak pernah berteriak tidak dibayar. Bahkan terdapat anggaran sisa dari alokasi APBN dan APBD,” kata Wahida.

Pihak demonstran juga mendesak, agar pemerintah mengembalikan fungsi PT Askes, Jamsostek, Asabri dan Taspen seperti sedia kala. Hal tersebut jika benar ditemukan kesalahan tata kelola dalam BPJS Kesehatan.

Penulis: Apg/YES