IBC, JAKARTA – Pemerintah terus meningkatkan akses air minum aman seluruh masyarakat Indonesia. Hingga akhir tahun 2018, cakupan layanan air minum di Indonesia baru mencapai sebesar 73 persen dan ditargetkan meningkat tahun 2019 menjadi 75 persen. Target 100 persen akses air minum sesuai dengan RPJMN 2015-2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) yakni tahun 2030.

Pemenuhan akses aman air minum sesuai dengan otonomi daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan badan usaha memberikan dukungan bagi akselerasi program penyediaan air minum di daerah.

Hal ini karena pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai 100 persen akses aman air minum diperlukan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp 253,8 triliun dengan komposisi 20 persen dari APBN dan 80 persen non-APBN. Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu inovasi pembiayaan pembangunan SPAM.

“Untuk periode 2020-2024, ditargetkan pembiayaan 10 Juta Sambungan Rumah, dengan tambahan kapasitas sebesar 85.000 liter/detik. Kementerian PUPR mendukung melalui Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Baru sebesar 45.250 liter/detik, Program Optimalisasi SPAM Eksisting sebesar 21.350 liter/detik, dan Program Penurunan Kebocoran sebesar 18.400 liter/detik,” kata Menteri Basuki yang disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H. Sumadilaga di Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Dikatakan Menteri Basuki, diperkirakan kebutuhan pembiayaan Program 10 Juta Sambungan Rumah sebesar Rp 92,3 Triliun. Dengan skema KPBU, diharapkan penambahan layanan air minum bisa terlaksana lebih cepat dan masyarakat tetap membayar biaya pengolahan air menjadi air layak minum dengan tarif terjangkau terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga usai pembukaan acara tersebut mengatakan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan bagi badan usaha untuk dapat terlibat dalam pengembangan SPAM.

“Untuk mendorong pelayanan SPAM dengan skema KPBU, terus dilakukan evaluasi proses dan regulasi untuk lebih memudahkan pelaksanaan skema KPBU,” pungkas Danis.

Laporan : CF/JRA