IBC, TANGSEL – Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S. Saragih bernazar akan menggunduli rambutnya apabila DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut disampaikan Guntur S. Saragih pada saat gelaran ‘Bincang KPPU’ di Tangerang Selatan, Jumat (20/9/2019).

Menurutnya, pengesahan UU tersebut sangat penting bagi KPPU, salah satunya menyangkut nasib dan status pegawai lembaga tersebut. Pasalnya sampai saat ini, pegawai KPPU mayoritas tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ya memang kalau sebagai lembaga negara, pegawai yang di lembaga negara statusnya sebagai ASN. Karena memang menjalankan fungsi negara. Perlu diketahui pegawai kami itu, mayoritas tidak ASN dan tidak jelas, dan ada beberapa isu yang ekstra teritori kemudian denda. Tentunya hal-hal yang sangat substantif, dan memang itu sudah menjadi tuntutan pada masa kini. Kita meyakini pada tahun 1999 itu memang dibuat dengan konteks pada zaman itu,” ungkap Guntur.

Dia menegaskan, pihaknya sangat berharap revisi UU nomor 5 tahun 1999 dapat disahkan dalam sisa waktu masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini. KPPU menyerahkan sepenuhnya keputusan politik yang menjadi domain DPR dan Eksekutif.

“Kita kembali lagi menghormati proses politik, proses bernegara. Jadi KPPU tidak demonstrasi, tidak juga ngambek, tidak. Kami berjalan dengan professional. Memang undang-undangnya belum direvisi, ya kami berjalan sesuai dengan undang-undang saat ini,” kata Guntur.

Untuk diketahui, wacana revisi UU nomor 5 tahun 1999 ini sudah bergulir sejak tahun 2016 lalu. Namun, sampai sekarang belum diketahui pasti sudah sejauh mana progress kerja dari DPR. Pihak KPPU menyebut, diawal tahun 2019 lalu pihaknya pernah diminta hadir oleh komisi VI DPR RI perihal sinkronisasi dan harmonisasi terkait revisi UU yang dimaksud.

Penulis: Apg/YES