IBC, JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan perubahan substansi atau penambahan rumusan dalam RUU KUHP yang justru menjadikan rumusan pasal-pasal yang sudah relatif baik menjadi multi tafsir dan menjauh dari prinsip-prinsip Konstitusi dan HAM.

Komisioner Komnas Perempuan Thaufiek Zulbahary mengatakan, bahwa pihaknya setuju dengan agenda RUU KUHP jika mengarah pada perbaikan dalam sistem peradilan pidana terutama terkait pemenuhan HAM perempuan.

“Tetapi yang sekarang terjadi, yang kita sayangkan. Jadi… banyak pasal-pasal yang berpotensi over kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok rentan seperti yang sudah disampaikan di dalam rilis,” ungkap Thaufiek kepada pewarta IBC melalui sambungan telepon, Sabtu (21/9/2019).

Sebelumnya, Komnas Perempuan telah melayangkan rilis terkait desakan untuk menunda pengesahan RUU KUHP.

Dalam rilis tersebut Komnas perempuan menyebut sejumlah pasal yang berpeluang menimbulkan overkriminalisasi terhadap kelompok rentan, dalam hal ini anak, perempuan, kelompok miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat hukum adat, penghayat kepercayaan, dan sebagainya.

Pasal-pasal yang dimaksud diantaranya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang Hukum yang Hidup di Masyarakat, Pasal 412 tentang Kesusilaan di Muka Umum, Pasal 414-416 tentang Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan, Pasal 419 tentang Hidup Bersama, Pasal 470-472 tentang Pengguguran Kandungan, serta Pasal 467 tentang Larangan seorang Ibu melakukan perampasan nyawa terhadap anak yang baru dilahirkan (Infantisida).

Menurut Komnas Perempuan, sejumlah pasal RUU KUHP tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-Pasal ini juga dianggap telah menghilangkan hak konstitusional perempuan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif.

Penulis: Apg/YES