IBC, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meresmikan Sekretariat Percepatan Pembangunan Pendidikan Papua dan Papua Barat di Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua, di Kota Raja, Jayapura, Papua, Senin (23/9).

Muhadjir menyatakan, bahwa pembentukan tim ad hoc ini penting untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Papua dan Papua Barat.

“Untuk mempercepat peningkatan angka partisipasi. Kemudian juga untuk mempercepat pencapaian dari delapan standar nasional pendidikan itu,” dikatakan Mendikbud Muhadjir Effendy.

Menurut Guru Besar Universitas Negeri Malang ini, diperlukan pendekatan khusus dan tidak biasa untuk mempercepat peningkatan dan pemerataan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu tugas tim adalah untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah kabupaten/kota sebagai pengelola pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Sedangkan pemerintah provinsi sebagai pengelola pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Selain itu, tim juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan koordinasi dengan instansi di luar Kemendikbud.

“Karena pendidikan itu tidak bisa dikerjakan oleh sektor pendidikan saja. Misalnya Kemendikbud sudah membangun unit sekolah baru, tetapi akses jalannya harus dibangun PU, nanti listriknya oleh ESDM, dan akses informasinya oleh Kominfo,” tutur Muhadjir.

Mendikbud menekankan agar kinerja tim tersebut harus terukur dan memiliki target yang jelas. Selain itu, tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 342/P/2019 ini juga harus mampu memetakan daerah-daerah yang benar-benar tertinggal dibanding yang lain.

“Saya tugaskan pejabat eselon I, pak James Modouw yang orang Papua asli untuk lebih banyak di sini mengoordinasi semua kegiatan di lapangan. Jangan hanya katanya, berdasarkan persepsi, tapi betul-betul lihat fakta di lapangan dan data riil. Ini satu-satunya provinsi yang langsung dikomandani oleh pejabat eselon I Kemendikbud,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Mendikbud, penggunaan anggaran pendidikan baik berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun program pemerintah pusat melalui Kemendikbud dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Reporter : CF/CF/MJ