IBC, JAKARTA – Maraknya aksi demontrasi dilakukan berbagai element masyarakat menolak Revisi UU KPK di diberbagai daerah, justru rentan ditumpangi penumpang gelap oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebut terlihat adanya upaya-upaya tersistematis, terstruktur dan massif.

Demikian disampaikan oleh Koordinator Forum Anak Bangsa Cinta Konstitusi (FABCK/For Back), Reinhard Taki, saat dimintai keterangannya melalui selular, di Jakarta, Selasa (24/9/2019).

“Pada dasarnya kami tidak alergi dengan adanya penolakan revisi UU KPK, kami persilahkan selagi itu masih dalam koridor hukum yang berlaku,” ujar Taki.

Namun demikian Taki menyampaikan, pihaknya tidak ingin adanya upaya-upaya penggagalan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 mendatang.

“Silahkan melakukan demontrasi kami tidak menghalangi, itu hak konstitusi. Hanya bila ada upaya penggagalan hal itu perbuatan inkonstitusional,” tegas Taki.

Begitu juga dengan Revisi UU KPK, Taki mengatakan, bahwa apabila ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan Revisi UU KPK dapat melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, “Silahkan ke MK, biarkan MK yang menilai,” jelas dia.

Ia menambahkan, upaya-upaya yang tersistematis, terstruktur dan massif terlihat jelas seperti kericuhan di Papua, Kebakaran Hutan, dan penolakan Revisi UU KPK semua diisukan menyalahkan Presiden Jokowi. Sehingga Indonesia buruk dimata dunia dan masyarakat Indonesia.

“Presiden dipilih secara demokratis, sesuai dengan konstitusi, jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggagalkan itu adalah bentuk inkonstitusional,” ucap Taki yang juga berprofesi sebagai pengacara ini.

Untuk itu Taki kembali meminta kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh pihak-phak yang tidak bertanggungjawab, dengan adanya upaya penggagalan pelantikan presdien Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin sebagai presiden terpilih secara demokratis dan berdasarkan konstitusi.

Penulis : FA/JRA