IBC,PEKANBARU – Koordinator Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Fitra) Riau, Triono meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan cermat dalam menangani kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas DPRD Pelalawan.

“Memang, seharusnya penanganan kasus harus dilakukan secara cepat, tapi tidak hanya cepat APH (Aparat Penegak Hukum) harus cermat. Sehingga menghasilkan penanganan kasus yang benar-benar bisa tuntas sampai ke tingkat berukutnya, pengadilan dan sampai putusan pidana,” kata Triono kepada IBC, Jumat (27/9/2019).

Kendati demikian, pihaknya tetap percaya dengan kinerja Kejari Pelalawan. “Bisa jadi memang proses pengumpulan data dan keterangannya terkait kasus tersebut membutuhkan waktu yang lama. Melibatkan berbagai pihak yang mesti harus diselidiki,” tambah Triono.

Ia juga menjelaskan, modus memecah paket lelang menjadi beberapa bagian merupakan hal yang biasa dilakukan dalam praktik korupsi.

“Pemacahan paket proyek adalah salah satu modus yang sangat rentan untuk di korupsi. Dengan memacah proyek itu maka sangat gampang menentukan pemenang serta sangat rentan terjadi kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa,” Jelas Triono.

Untuk diketahui, dugaan korupsi proyek pengadaan pakaian dinas DPRD Pelalawan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 400 juta lebih, kini masih dalam penanganan pihak kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Terhitung sejak tanggal 16 hingga tanggal 27 September ini, proses di kejaksaan masih dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data (Puldata).

Penulis: Faisal/MAS