IBC, JAKARTA – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) sangat menyayangkan maraknya demonstrasi masyarakat dan mahasiswa di penghujung pemerintahan Jokowi periode pertama termasuk isu petani dan pertanahan.

Hal ini disampaikan oleh Pendamping Progran Perhutanan sosial dan Kabid Jaringan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN ALMISBAT, Chairuddin Ambong dalam keterangan pers yang diterima redaksi IBC di Jakarta, Senin (30/9/2019).

Chairuddin Ambong menegaskan, Presiden Jokowi telah menunaikan komitmennya menjalankan agenda Reforma Agraria yang salah satunya melalui program Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora).

Sebagai informasi sampai Juli 2019 realisasi program Perhutanan Sosial dimana petani kecil atau petani tidak bertanah memperoleh akses pengelolaan tanah kehutanan selama 35 tahun sudah mencapai 3.5 juta hektar yang diberikan kepada 709.199 Kepala Keluarga (KK) dan sudah 5.800 SK izin perhutanan sosial diterbitkan.

“Inikan pencapaian luar biasa dan belum pernah terjadi di periode sebelumnya,” kata Ch Ambong.

Karena itu ALMISBAT terus mendorong pemerintahan Jokowi periode kedua untuk melanjutkan program populis tersebut agar ke depan tidak ada lagi petani Indonesia yang hanya menjadi penonton di tengah jutaan hektar tanah yang ditelantarkan.

Menurut Ch Ambong, justru dengan program reforma agraria dan perhutanan sosial ini Jokowi menjadi tidak populer di kalangan korporasi perkebunan karena presiden ingin juga petani bisa hidup makmur.

Ia juga menyebut, insiden kebakaran hutan selama ini semakin memperjelas jika lahan kehutanan dan perkebunan dimonopoli oleh segelintir korporasi maka bukan saja menciptakan kemiskinan yang lebih luas di pedesaan tetapi juga merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

“Jadi seharusnya mahasiswa mendukung dan memperkuat program reforma agraria dan perhutanan sosial ini jika memang punya keberpihakan dengan rakyat khususnya petani,” tegas Ch Ambong.

Penulis: FA/YES