IBC, YOGYAKARTA – Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar SMA maupun STM, buruh, masyarakat umum, ormas, bahkan gelandangan mengikuti unjuk rasa #GejayanMemanggil 2 di Yogyakarta, Senin (30/9/2019).

Dari pantauan pewarta IBC, pada siang hari massa telah memadati sepanjang Jalan Gejayan. Diketahui massa bersumber dari dua titik kumpul yakni Bundaran UGM dan UIN Sunan Kalijaga.

Nailendra sebagai Juru Bicara Aliansi Rakyat Bergerak menyatakan, dalam gelaran aksi kali ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda DIY dan juga memperkuat tim keamanan internal di pelbagai titik.

“Untuk para Korlap-korlap aksi, dihimbau untuk briefing di setiap titik kumpul,” ujarnya.

Nailendra juga mengatakan, seruan aksi #GejayanMemanggil 2 dilatar belakangi oleh beberapa persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Misalnya, persoalan UU KPK, pelanggaran HAM dan HAM berat, UU Pertanahan, militerisme dan pelanggaran HAM di Papua, Pembakaran hutan dll.

“Melalui aksi ini kami juga menyoal penangkapan aktivis Pro demokrasi, perlakuan represif aparat negara terhadap massa aksi belakangan ini, perlakuan represif terhadap petani penolak korporasi, revisi UU Minerba, dan yang tidak kalah pentingnya tentang permasalahan dalam RUU KUHP yang harus ditolak,” tegasnya.

Berikut 9 tuntuan Aliansi Rakyat Bergerak :

  1. Hentikan segala bentuk represi dan diskriminalisasi terhadap gerakan rakyat.
  2. Tarik seluruh komponen militer, dan usut tuntas pelanggar HAM.
  3. Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana dan menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakar hutan, cabut HGU dan hentikaj pemberian izin baru bagi perusahaan besar perkebunan.
  4. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu terkait UU KPK.
  5. Mendesak Presiden untuk menerbitkan Perpu terkait UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.
  6. Mendesak pengesahan RUU-PKS.
  7. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.
  8. Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan ketahanan Siber, RUU Minerba.
  9. Tuntaskan pelanggaran HAM ringan dan berat, serta adili penjahat HAM.

Reporter: Dovi Yati/MAS