IBC, JAKARTA – Prinsip lembaga yang baik, dan tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dengan membuat mekanisme check and balances dan good corporate governance melalui pengawasan-pengawasan.

Semua struktur organisasi memiliki fungsi pengawasan. Ada yang bentuk dewan pembina di partai politik, ada dewan pendiri di yayasan, ada komisaris di perusahaan, ada inspektur jenderal di setiap kementerian, ada BPK untuk mengawasi keuangan negara, ada DPR, Ombudsman dan komisi-komisi negara mengawasi Presiden.

Independent Commision Againt Corruption (ICAC) Hongkong yang menjadi row model atau contoh pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia memiliki dua dewan pengawas yaitu eksektutif Coucil dan Legislative Coucil. Fungsi dua dewan ini untuk memastikan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan sesuai prosedur hukum yang berlaku dalam setiap proses investigasi.

Semua Komisioner ICAC melaporkan kebijakan umum ke Exekutive Coucil. Sedangkan untuk Legislative Coucil memiliki otoritas mencabut memberi kekuatan kepada ICAC dalam menangani perkara. Komisioner ICAC harus menjawab semua pertanyaan dari Legislative Coucil.

Selain pengawasan oleh dua dewan itu, ICAC juga diawasi oleh Operation Review Committee (ORC) atau Komite Peninjauan Operasi yang anggotanya berasal dari tokoh masyarakat berintegrasi dan memiliki reputasi baik yang ditunjuk oleh eksekutif Hongkong.

Sementara itu di Korea Selatan, sejak Mei 2017 memiliki Anti Corruption and Civil Right Commission (ACRC) yang merupakan exekutive brach (lembaga pelaksana) dari lembaga legislatif dan lembaga peradilan dalam upaya memberantas korupsi.

Lembaga tersebut rutin melaporkan aktivitasnya ke Presiden dan National Assembly. Selait itu ACRC di dalam struktur organisasinya memilik Dewan Ombudsman untuk mengawasi internal.

Jadi apakah ada dewan pengawas akan melemahkan KPK? tentu saja tidak, publik akan lebih percaya dengan KPK karena akan semakin baik, transparan, akuntabel dan menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Bukan hanya baik dalam tata kelola organisasi, KPK juga akan fokus sebagai lembaga yang memberantas korupsi. Sekaligus, lembaga yang mampu mengurangi korupsi secara signifikan, dengan tindakan pencegahan-pencegahan yang sistemik.

Berbagai sumber

Penulis : CF/MJ