IBC, JAKARTA – Sebagai salah satu resolusi yang dihasilkan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggaraan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) pada 7–13 Oktober 2019 di Istora Senayan, Jakarta.

Pekan Kebudayaan Nasional menjadi implementasi dari salah satu agenda strategi pemajuan kebudayaan, yaitu menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya, serta mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif.

Presiden Joko Widodo mendorong bertambahnya ruang-ruang dialog yang disebutnya sebagai ‘panggung interaksi yang toleran’. Beragam kontestasi, menurut Presiden, baik ekonomi maupun politik, jika dijalankan tanpa adanya toleransi, akan memperlebar ketimpangan.

Foto : Capture

“Kita tidak cukup hanya menjamin ketersediaan panggung ekspresi. Yang kita butuhkan adalah panggung interaksi yang bertoleransi karena, sekali lagi, inti dari kebudayaan adalah kegembiraan,” pesan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Kongres Kebudayaan Indonesia bulan Desember 2018 yang lalu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa PKN merupakan perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. PKN menjadi wadah untuk memfasilitasi ruang ekspresi keberagaman budaya dan mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif.

Sebagai ruang bersama, PKN diharapkan dapat mendorong terwujudnya sikap saling memahami, menghargai, dan menghormati di antara anak bangsa.

“Dalam menghidupkan kreativitas dan keanekaragaman ekspresi budaya, kita memerlukan ruang interaksi yang inklusif. Tidak ada keanekaragaman budaya tanpa interaksi yang melibatkan semua golongan,” tutur Mendikbud.